Jember (beritajatim.com) – Penanganan bencana harus mempertimbangkan kepentingan penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis. Mereka harus dimintai masukan soal rencana dan kangkah-langkah yang akan diambil.
“Teman-teman disabilitas itu jangan selalu kita jadikan objek. Tapi kita jadikan subjek. Mereka terlibat, seperti mandat Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2014,” kata Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, usai membuka acara konsolidasi dan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Wilayah Badan Koordinator Wilayah Jember, Jawa Timur, Rabu (20/5/2026).
Dalam peraturan itu dijelaskan hal-hal terkait penanganan, keterlibatan, perlindungan dan partisipasi disabilitas dalam penanganan bencana.
“Disabilitas tidak bisa hanya dilihat dari fisik, tapi harus dilihat dari kapasitasnya. Kita tahu teman-teman disabilitas punya kapasitas luar biasa, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa penguatan, mendorong kebijakan publik pemerintah daerah. dan sebagainya,” kata Pangarso.
Kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas hanya bisa dipahami dan diketahui mereka sendiri. “Contoh pada saat membangun gedung, kita butuh ramp (jalur landai) untuk teman-teman disabilitas. Itu kan kadang kalau tidak melibatkan mereka, tidak bisa digunakan mereka,” kata Pangarso.
Dalam forum pertemuan tersebut, Pangarso menceritakan pengalamannya bertemu dengan penyandang disabilitas yang ingin pindah tempat relokasi. Penyandang disabilitas itu beralasan kesulitan mengakses tempat salat yang dibangun di lantai dua.
BNPB mendorong FPRB melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari partisipasi. “Karena kita tahu bersama bahwa akibat bencana bisa menimbulkan disabilitas baru. Jadi, bagaimana dalam konsep (penanganan) kebencanaan jangan sampai muncul disabilitas baru atau double disabilitas. Tapi bagaimana kita mendorong aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas,” kata Pangarso.
Tak hanya memperhatikan penyandang disabilitas. Pangarso menekankan agar penanganan bencana memperhatikan kebutuhan penderita penyakit kronis. “Bagaimana dengan teman-teman kita yang punya penyakit yang harus selalu minum obat. Kalau bencana bagaimana rantai pasok obatnya, supaya mereka tidak terhambat obatnya,” katanya.
Selain itu ada warga lanjut usia atau lansia yang harus diperhatikan. “Nah, (forum) ini adalah bagian koordinasi yang dilakukan relawan, Forum PRB, dan para pihak termasuk pemerintah daerah,” kata Pangarso.
Kegiatan konsolidasi dan penguatan FPRB di Bakorwil Jember ini didukung Program Siap Siaga, kemitraan Indonesia – Australia untuk [enanggulangan bencana. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Program Siap Siaga dalam mendukung penguatan Forum PRB sebagai wadah koordinasi pentaheliks bencana, yang diharapkan dapat membawa misi kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. [wir/aje]
