Makkah (beritajatim.com) – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk melakukan perbaikan radikal dan revolusioner terhadap seluruh lini tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Reformasi struktural yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini berhasil memangkas biaya perjalanan haji hingga Rp6 juta dalam dua tahun terakhir melalui pemberantasan praktik korupsi, manipulasi, serta penggelembungan dana (markup) pada komponen konsumsi dan pemondokan.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, transisi kelembagaan Kemenhaj yang kini menjadi kementerian mandiri dimanfaatkan penuh untuk membersihkan ekosistem haji dari jaringan kartel yang lama memanfaatkan situasi.
Langkah pembenahan jangka pendek difokuskan pada pemastian seluruh fase operasional di lapangan—terutama menjelang puncak wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)—berjalan dengan standar kelayakan tertinggi.
Menata ulang tata kelola pelayanan demi mencapai kesuksesan ritual jemaah menjadi fokus utama Kemenhaj saat ini. Dahnil menjelaskan, indikator keberhasilan tersebut mencakup pengawasan ketat mulai dari fase keberangkatan, kelayakan hotel, efisiensi bus shalawat, pemenuhan gizi katering, ketertiban Armuzna, hingga pemulangan ke tanah air.
“Dalam jangka pendek, PR kami di Kemenhaj RI menata ulang tata kelola pelayanan haji (sukses ritual). Indikatornya adalah semua proses penyelenggaraan harus bebas dari praktik korupsi, manipulasi dan rente, ketertiban dan kelayakan, keberangkatan, pemondokan, transportasi, konsumsi, ketertiban di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina), kesehatan jemaah, sampai pemulangan.
Kami pangkas mark up yang tidak seharusnya, misal di konsumsi, di pemondokan dan lainnya, sehingga penurun ongkos haji signifikan bisa dilakukan. Total selama 2 tahun ini turun 6 Juta rupiah,” kata Dahnil dalam keterangannya kepada tim Media Center Haji.
Ia menyadari upaya membersihkan sistem dari praktik rente bukanlah perkara mudah dan memiliki risiko resistensi yang tinggi dari pihak luar yang merasa kenyamanannya terusik.
“Semua pelayanan harus berlangsung lancar dan tertib. Dan kami sadar, baru itu saja pekerjaan yg tak mudah. Pelan-pelan kami benahi, kami lawan para kartel haji yang terlalu lama menikmati kesemrawutan dan tentu dengan risiko perlawanan balik,” tambahnya.
Penyetaraan Antrean Haji 26 Tahun Nasional
Untuk target jangka menengah, Kemenhaj bergerak cepat mengurai benang kusut antrean haji nasional yang saat ini menumpuk hingga 5,7 juta orang. Langkah revolusioner telah dimulai dengan menyetarakan masa tunggu menjadi 26 tahun di seluruh wilayah Indonesia—memangkas antrean ekstrem yang sebelumnya di beberapa daerah, termasuk di Jawa Timur, sempat menyentuh angka 49 tahun. Formula berkeadilan ini dihitung berdasarkan total pembagi daftar tunggu (waiting list), bukan lagi mengacu pada populasi penduduk Muslim setempat.
Akar dari perbaikan sistem antrean ini bertumpu pada perombakan tata kelola keuangan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Seiring adanya momentum perubahan undang-undang pengelolaan keuangan haji, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf bersama Dahnil Anzar siap mengeksekusi langkah-langkah berani guna mengembalikan hak jemaah secara transparan.
“Saya dan Gus Irfan di Kemenhaj sesuai instruksi Presiden akan melakukan langkah-langkah revolusioner dan radikal untuk mengembalikan hak-hak tata kelola keuangan haji berpihak sepenuhnya bagi jemaah haji, dan kepentingan perhajian. Langkah jangka pendek, memutus mata rantai tata kelola yang merugikan jemaah yg seringkali mengatasnamakan umat dan jemaah haji. Keuangan haji harus transparan dan jemaah berhak tahu kondisi uang mereka dan untuk apa, dan kami akan mendorong agar undang-undang dan tata kelola di BPKH lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan, karena tata kelola keuangan haji yg transparan adalah pintu masuk pembenahan jangka menengah,” urai Dahnil.
Sukses Peradaban dan Kemabruran Sosial
Memasuki fase jangka panjang, Kemenhaj membidik visi besar berupa sukses peradaban dan keadaban nasional. Esensi ibadah haji ditargetkan bertransformasi dari sekadar perjalanan ritual tahunan dan pemenuhan logistik menjadi pemicu lahirnya kesalehan sosial yang berdampak nyata bagi tatanan kemasyarakatan di Indonesia.
“Tentu, ini yang saya sebut langkah jangka panjang, yakni sukses Peradaban dan Keadaban yakni transformasi haji tidak sekadar tentang ritual, recok-recok dan berselemak dengan isu ekonomi dan pelayanan tapi sudah masuk pada tahap bagaimana ibadah haji bisa berdampak kemabruran sejati, haji yang berdampak meninggikan keadaban dan peradaban bangsa dan warganya. Haji yang meninggikan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial bersenyawa berdampak bagi peradaban,” cetus mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Menutup penjelasannya, Dahnil memohon dukungan moril serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar misi pembersihan dan modernisasi sistem perhajian ini dapat terlaksana konsisten di bawah komitmen kuat kepemimpinan nasional.
“Mohon doa semua rakyat Indonesia. Pekerjaan yang tak mudah. Tapi saya dkk harus mulai, dan dukungan serta komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk kami bisa melangkah sangat meringankan. Dan kami yakin “a billion step begin with one step”. Perlahan memang, tapi kami yakin di jalur yang benar. Barakallah,” pungkasnya. [ian/MCH/but]
