Bondowoso (beritajatim.com) – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKP-CKTR) Kabupaten Bondowoso menyiapkan sejumlah program prioritas di tahun anggaran 2026 dengan total anggaran miliaran rupiah.
Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan pelayanan dasar masyarakat.
Kepala DPKP-CKTR Bondowoso, Dadan Kurniawan melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Ika Novita Rini menyampaikan bahwa salah satu program utama adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada tahun 2026, SPAM direncanakan akan dibangun di 15 lokasi dengan target 250 sambungan rumah (SR).
“Untuk SPAM, saat ini masih dalam tahap penyesuaian standart harga satuan (SSH) sebagai dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga pelaksanaan fisik belum dimulai,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Selain SPAM, program Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga menjadi prioritas. Kegiatan yang berupa pembangunan unit MCK di 15 lokasi tersebut telah mulai dikerjakan dengan progres fisik dilapangan mencapai sekitar 15 persen.
Di sektor Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum di Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh, DPKP-CKTR melaksanakan pembangunan pada lingkungan permukiman, yang terdiri dari pembangunan jalan lingkungan di 88 titik lokasi dan pembangunan duiker 1 lokasi.
Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan meliputi konstruksi paving dan aspal AC-WC. Khusus untuk paving, tercatat sebanyak 59 titik telah dikerjakan dengan progres fisik lapangan sekitar 30 persen.
Selain Pembangunan jalan lingkungan, juga dilaksanakan pembangunan drainase di 7 lokasi. Namun, pekerjaan konstruksinnya belum dilaksanakan karena masih tahap menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH), sebagaimana juga pada program SPAM.
Sementara itu, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menyasar 114 unit, yang lokasinya tersebar diwilayah Kab. Bondowoso. Progres penanganan RTLH saat ini masuk dalam tahapan proses pembukaan rekening bagi penerima manfaat sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Untuk RTLH, pola yang digunakan masih berbasis swadaya masyarakat, di mana material disediakan melalui anggaran pemerintah, sedangkan pengerjaan dilakukan secara gotong royong,” jelas Ika.
DPKP-CKTR juga melakukan penanganan rumah terdampak bencana. Hingga saat ini terdapat 9 unit rumah yang menjadi sasaran perbaikan, dengan 4 unit di antaranya telah selesai dikerjakan.
Perbaikan rumah bencana tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain Desa Bandilan di Kecamatan Prajekan sebanyak dua unit, Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari satu unit, Desa Sucolor Kecamatan Maesan satu unit, Desa Banyuputih Kecamatan Wringin satu unit, serta Desa Gayam Kecamatan Botolinggo sebanyak dua unit.
Adapun rumah yang telah selesai dikerjakan berada di Desa Taman Kecamatan Grujugan, Desa Poncogati Kecamatan Curahdami, dan Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari.
Melalui berbagai program tersebut, DPKP-CKTR Bondowoso optimistis dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi kawasan kumuh, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata di tahun 2026. (awi/ted)
