Jember (beritajatim.com) – Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kepada seluruh legislator di parlemen untuk bersikap kritis terhadap pemerintah daerah.
Pesan untuk kritis ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Halim mengikuti retreat nasional bagi pimpinan DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang, 15–19 April 2026.
“Kalau DPRD jarang rapat dengar pendapat, jarang ngomong di media, itu ada tanda tanya. Bisa karena enggak tahu atau bisa ada sesuatu. Makanya ya kita harus melakukan fungsi pengawasan. Itu adalah dinamika,” kata Halim dalam rapat dengar pendapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember, Senin (27/4/2026).
Menurut Halim, pernyataan kritis di media massa menjadi indikator bahwa fungsi kontrol berjalan. “Tapi kalau enggak pernah, oh iki tanda tanya wis oleh paling (sudah dapat sesuatu, red). Padahal sama-sama enggak dapat,” katanya.
Selain itu, menurut Halim, pemerintah daerah diharapkan satu visi untuk arah pembangunan nasional. “Terutama kebijakan holistik yang menyangkut arah kebijakan luar negeri di tengah situasi global yang tidak menentu. Kami meyakini Presiden sudah melakukan langkah-langkah antisipatif,” katanya.
“Kita bisa rasakan pada hari ini di Indonesia. Alhamdulillah relatif lebih stabil daripada negara-negara tetangga. Bahkan ternyata kemarin kita sudah bisa swasembada pupuk. Pupuknya sendiri sudah bisa kita ekspor atas permintaan pemerintah Australia maupun Jepang. Artinya ada harapan Indonesia akan menjadi negara maju,” kata Halim. [wir/kun]
