Tulungagung (beritajatim.com) – Gelombang protes mahasiswa kembali memanaskan situasi politik di Kabupaten Tulungagung pada Kamis (23/4/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi DEMA UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) bersama PC PMII Tulungagung melakukan aksi long march menuju Gedung DPRD Tulungagung guna menyuarakan mosi tidak percaya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Memasuki area kantor wakil rakyat sekitar pukul 11.30 WIB, orator secara bergantian melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik korupsi serta lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh jajaran legislatif.
Aksi massa memuncak saat para demonstran membakar ban bekas tepat di depan gerbang utama sebagai representasi kekecewaan mendalam atas buruknya transparansi anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, dalam pernyataannya menegaskan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.
Mahasiswa menuntut agar lembaga antirasuah tersebut melakukan pembersihan total terhadap seluruh oknum yang terlibat dalam jaringan korupsi di birokrasi setempat.
“Kami meminta agar KPK menuntaskan proses penyidikan di Pemkab Tulungagung, agar praktik korupsi dapat diberantas,” tegas Rizqi di tengah kerumunan massa.
Ia menilai penyidikan yang tuntas sangat krusial agar tidak ada lagi celah bagi praktik pungli maupun penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.
Selain masalah hukum, performa DPRD Tulungagung juga tak luput dari sasaran kritik mahasiswa yang menganggap fungsi kontrol anggaran tidak berjalan optimal sehingga korupsi tetap tumbuh subur.
Aliansi mahasiswa menilai para wakil rakyat cenderung pasif dalam mendeteksi potensi penyimpangan pada setiap pos penganggaran yang diajukan eksekutif.
“Kami melihat kerja DPRD lemot. Seharusnya, DPRD harus sigap melihat setiap anggaran yang rentan dilakukan korupsi,” papar Rizqi lebih lanjut.
Mahasiswa juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung terkait integritas penataan aparatur sipil negara yang diduga sarat kepentingan politik.
“Kami sempat bertanya kepada BKPSDM terkait pengangkatan kepala OPD. Ternyata tidak semua kepala OPD memiliki kompetensi yang sesuai dengan OPD. Maka harus ada evaluasi,” imbuhnya.
Menanggapi tekanan massa, anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PAN, Asrori, menemui para demonstran dan mengakui bahwa keresahan yang disampaikan mahasiswa selaras dengan kondisi objektif yang terjadi di internal pemerintahan. Ia menyatakan bahwa jajaran legislatif sebenarnya telah berupaya memberikan peringatan berkali-kali kepada pihak eksekutif agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat.
“Berulang kali kami ingatkan Bupati agar hati-hati dalam menggunakan anggaran dan terbuka. Semata-mata ingin menjadikan Tulungagung lebih baik,” kata Asrori di hadapan massa aksi. Pihaknya berjanji akan membawa poin-poin tuntutan mahasiswa tersebut ke tingkat pimpinan dewan untuk segera diteruskan kepada pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti secara serius.
DPRD Tulungagung mengklaim akan mengawal penuh tuntutan mahasiswa, termasuk desakan evaluasi kompetensi pada posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab. Asrori menambahkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan seharusnya dijalankan sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RAPBD tanpa adanya intervensi pola-pola yang menyimpang.
“Kami akan kawal tuntutan mahasiswa. Akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kami teruskan ke eksekutif,” ujarnya memberikan jaminan.
Terkait minimnya pengawasan pada pola kepemimpinan Bupati yang memicu kasus hukum, ia memberikan klarifikasi bahwa terdapat batasan teknis yang menghalangi dewan untuk menjangkau manuver pribadi eksekutif. “Pola yang dilakukan Bupati kami tidak tahu, dan itu diluar fungsi pengawasan kami,” pungkasnya. [nm/but]
