Surabaya (beritajatim.com) – Sindikat perjokian profesional menyusup dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Praktik ini terendus melalui sistem deteksi kecerdasan buatan pada Senin (21/4/2026) kemarin.
Petugas menemukan tingkat kemiripan wajah peserta mencapai 95 persen pada data pendaftaran. Peserta pria yang diketahui berinisial H tersebut memakai foto serupa dengan pendaftar tahun sebelumnya namun memakai identitas berbeda.
Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, menjelaskan temuan ini berawal dari data awal berbasis Generate AI. Pelaku nekat datang karena mengira pengawasan hari pertama masih longgar.
“Foto ini digunakan di dua seleksi berbeda. Tahun lalu sudah digunakan untuk tes di Unair tetapi yang bersangkutan tidak datang karena ada instruksi penangkapan joki di Bandung,” ujar Martadi, Rabu (22/4/2026).
Mengendus adanya potensi kecurangan, panitia dari Unesa pun membiarkan pelaku menyelesaikan ujian sebelum diringkus tim supervisi nasional dan kepolisian. Penyelidikan di sekretariat mengungkap pengakuan mengejutkan tentang cara kerja jaringan yang sangat terorganisasi dan rapi.
“Dari temuan itu akhirnya diketahui ada pengakuan bahwa mereka joki. Tetapi ketika kita telusur lebih jauh siapa yang memerintah, ada dua layer di atasnya dan itu selalu putus,” ungkapnya.
Pelaku membawa dokumen fisik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah asli namun palsu. Data pada ijazah tersebut sesuai dengan identitas pendaftar asli, tetapi bagian foto telah diganti secara profesional.
“Hebatnya ijazah yang dibawa dengan foto yang diganti itu stempel basah. Kami sudah lakukan verifikasi dengan sekolah asal dan data ijazahnya memang sama persis,” tambah Martadi.
Selain itu, petugas juga menemukan tumpukan mika dan blangko kosong siap cetak untuk dokumen kependudukan di dalam motor pelaku. Bahkan, H yang berusia sekitar 23 tahun ini menunjukkan sikap sangat tenang saat diinterogasi petugas.
“Selama kita lakukan pendalaman, tidak ada sedikitpun raut khawatir. Dia benar-benar sangat tenang dan tetap konsisten dengan kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan,” kata Martadi lagi.
Jaringan ini diduga beroperasi secara nasional dengan memutus komunikasi antar-anggota untuk menjaga kerahasiaan. Pelaku mengaku direkrut di sebuah kafe dan hanya berhubungan dengan satu atasan dari luar Jawa Timur.
“Satu layer di atasnya itu bukan dari Jawa Timur, sudah jaringan nasional. Ini tampaknya bukan hanya kasus di Unesa, tetapi juga di perguruan tinggi lain,” tegasnya.
Unesa kini memperketat pengamanan ruang ujian dengan melakukan penggeledahan fisik secara menyeluruh. Petugas memeriksa area telinga peserta untuk mengantisipasi penggunaan alat komunikasi mikro yang ditanam di balik hijab.
“Kami menyiapkan petugas perempuan untuk menggeledah sampai di balik hijab. Karena (di kampus lain), ada temuan chip sebesar biji kedelai yang dimasukkan ke telinga untuk memandu jawaban peserta,” beber Martadi.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan, peserta yang terbukti curang bakal didiskualifikasi dan masuk daftar hitam masuk kampus negeri.
“Laporan yang kami terima sudah ditindaklanjuti. Perbuatan itu jelas tindakan kriminal karena melakukan pemalsuan identitas,” kata Atip saat memantau UTBK di Unesa.
Ia mendesak aparat mendalami aktor di balik kecurangan tersebut. Penyelidikan harus menyasar penyedia jasa joki maupun peserta yang menyewa demi menjaga marwah seleksi mahasiswa baru.
Sejauh ini, pihaknya baru menerima satu laporan resmi terkait praktik joki. Temuan itu muncul di pusat ujian Unesa dengan target masuk Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
“Baru menerima satu kasus saja. Kalau ditemukan kasus yang sama, maka sanksi dan tindakannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” papar Atip.
Soal indikasi keterlibatan jaringan atau sindikat profesional, Atip memilih menunggu hasil pemeriksaan polisi. Ia ingin memastikan seluruh fakta terungkap sebelum kementerian mengambil langkah lanjutan. “Kita tunggu hasil penyelidikan terlebih dahulu. Nanti kita akan memberikan respon setelah selesai penyelidikan,” pungkasnya. [ipl/kun]
