Malang (beritajatim.com) – Universitas Brawijaya (UB) secara resmi mulai menerapkan skema pembelajaran campuran atau hybrid sebagai langkah responsif terhadap kebijakan terbaru Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti). Langkah ini diambil guna mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP., menegaskan bahwa kampus telah siap sepenuhnya menjalankan arahan tersebut. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Rektor Nomor 01096/DST/UN10/B/TU/2026 yang merujuk pada SE Mendikti Nomor 2 Tahun 2026.
Dalam skema terbaru ini, UB membagi porsi kehadiran mahasiswa berdasarkan kebutuhan fondasi keilmuan. Sesuai arahan pusat, kegiatan luar jaringan (luring) tetap diprioritaskan bagi mahasiswa semester satu hingga empat.
“Secara umum, UB merespons kebijakan Mendikti secara apresiatif dan proaktif. Rektor menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pola kerja. Kampus tetap melaksanakan kegiatan luring untuk aktivitas yang memerlukan kehadiran langsung, serta menerapkan daring untuk kegiatan yang fleksibel,” ujar Prof. Imam, Kamis (9/4/2026).
Keputusan memprioritaskan mahasiswa semester awal didasari pertimbangan bahwa tahapan tersebut merupakan masa peletakan fondasi keilmuan. Interaksi intensif dengan dosen sangat dibutuhkan untuk memahami konsep dasar sebelum mahasiswa masuk ke tahap pengembangan keahlian di semester lima ke atas.
Pihak universitas menyadari sepenuhnya risiko peralihan media pembelajaran ini, terutama terkait potensi learning loss atau penurunan capaian akademik seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Prof. Imam menjelaskan bahwa kegiatan yang membutuhkan interaksi fisik tinggi tidak akan dipindahkan ke ruang digital.
“Saya sangat memahami risikonya, karena itu arahan Pak Menteri dan Pak Rektor untuk kegiatan yang membutuhkan intensitas tinggi seperti praktikum, studio, atau penelitian di laboratorium harus tetap dilakukan di kampus,” tegasnya.
Adapun fleksibilitas pengaturan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fakultas. Mengingat setiap program studi memiliki karakteristik berbeda, dekanat berwenang menentukan mata kuliah mana yang wajib luring dan mana yang bisa dilakukan secara daring tanpa mengubah capaian kurikulum yang sudah ada.
Kebijakan yang berlaku efektif sejak 7 April 2026 ini tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga merombak pola kerja dosen dan tenaga kependidikan. Pihak kampus mengimbau agar rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara daring jika tidak mendesak.
Selain itu, dilakukan efisiensi ketat terhadap perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri. Sebagai langkah tambahan dalam menghemat energi, Sekretaris Universitas kini tengah merumuskan kebijakan Car Free Day di lingkungan kampus yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.
Implementasi skema hybrid ini bersifat dinamis. Prof. Imam menyebutkan bahwa penyesuaian akan terus dilakukan selama seminggu ke depan agar seluruh elemen kampus dapat beradaptasi. Langkah terus diberlakukan hingga kondisi energi nasional dan harga BBM dinilai stabil serta aman dari gejolak pasar global.
“Evaluasi akan dilakukan secara berkala, misalnya setelah satu bulan pelaksanaan, untuk melihat perkembangan dan menentukan langkah selanjutnya,” katanya menutup. [dan/aje]
