Bondowoso (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bondowoso yang rencananya digelar di Hotel Ijen View pada 4 April 2026 mendatang, Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan pentingnya kepatuhan kader terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai.
Dalam wawancara eksklusif, Ahmad Dhafir menyampaikan bahwa mekanisme pergantian kepengurusan di PKB memiliki kekhasan tersendiri yang tidak selalu sama dengan partai politik lain. Proses tersebut, menurutnya, dimulai dari evaluasi kinerja pengurus selama lima tahun terakhir oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Mekanisme di PKB itu mungkin tidak sama dengan partai-partai lain. DPP menilai kinerja setiap pengurus selama lima tahun. Setelah dievaluasi, DPP membentuk tim lima dari pengurus DPW. Sebagai kader, tentu harus tunduk terhadap keputusan organisasi,” ujar Ahmad Dhafir, Senin (30/3/2025).
Salah satu poin krusial dalam muscab kali ini adalah pengumuman lima nama calon ketua DPC yang akan diumumkan pada hari Sabtu (4/4/2025) nanti. Ahmad Dhafir menegaskan bahwa kelima nama tersebut merupakan penilaian penuh dari DPP yang didasarkan pada catatan kinerja.
“Nanti diumumkan 5 nama calon ketua PKB. Itu semua DPP yang menentukan. Karena pertimbangan DPP, kita tahu bahwa konflik muscab itu lebih dahsyat dari konflik pileg. Jadi kita ingin, DPP ingin bagaimana antar pengurus harmonis,” jelasnya.
Menariknya, meskipun DPP telah merumuskan lima nama, Ahmad Dhafir menyebut bahwa forum muscab nantinya tetap diberikan kewenangan untuk menambah usulan. Namun, ia menekankan bahwa penambahan usulan bukan sebagai bentuk interupsi atau protes terhadap keputusan DPP.
“Boleh nanti, umpamanya 5 diumumkan, boleh menambah usulan. Bisa jadi 7, bisa 8, terserah forum nanti. Tapi bukan berarti menginterupsi, memprotes siapa 5 nama itu. Karena 5 nama ini tentu penilaian DPP sudah berdasar pada kinerja,” tegasnya.
Terkait dengan kriteria calon, Ahmad Dhafir mengungkapkan bahwa ketua DPC yang baru tidak harus berasal dari internal pengurus Bondowoso saat ini. Berdasarkan AD-ART, kader dari luar daerah pun memiliki peluang yang sama.
“Bisa dari luar daerah. Itu kemenangan DPP. AD-ART memang mengatur seperti itu, maka kita hormati. Sebagai kader, tentu apapun ya. Apakah pahit atau manis di saat itu keputusan organisasi, maka harus patuh, harus tunduk,” ungkapnya.
Menjawab spekulasi mengenai kemungkinan dirinya kembali menjabat atau adanya bocoran nama, Ahmad Dhafir mengaku tidak pernah melakukan pendekatan atau lobi kepada DPP.
Ia menegaskan bahwa dalam perjalanannya sebagai kader, mulai dari menjabat Ketua DPC sejak 2007, sempat berpindah ke PKNU, hingga kembali memimpin PKB Bondowoso pada 2014, 2016, dan 2021, ia selalu berpegang pada amanat organisasi.
“Alhamdulillah saya jangankan sekarang. Dari dulu saya tidak pernah lobby (minta jabatan), baik jadi ketua DPC PKB, atau jadi ketua DPRD. Saya sebagai kader harus tunduk terhadap keputusan. Apapun keputusannya, apapun perintahnya, harus siap melaksanakan,” tegasnya.
Mengapa konflik internal muscab dianggap lebih rawan dibandingkan Pemilu Legislatif (pileg)? Ahmad Dhafir menjelaskan bahwa hal ini didasari oleh pengalaman-pengalaman masa lalu yang menjadi bahan evaluasi pada muktamar PKB.
Ia berharap seluruh kader dapat merasa sebagai satu kesatuan yang memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan AD-ART serta garis perjuangan partai demi kepentingan masyarakat.
“Hakikat organisasi itu adalah kumpulan banyak orang yang punya niat dan tujuan yang sama. Niatnya apa? Melaksanakan AD-ART. Melaksanakan garis-garis perjuangan partai. Niatnya tentu bagaimana melalui lembaga politik berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (awi/ian)
