Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik 128 kepala sekolah menengah dan luar biasa. Ia menginstruksikan seluruh pejabat baru segera memberantas praktik perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.
Para kepala SMA, SMK, dan SLB ini mulai bertugas per 1 April 2026. Pelantikan ini menjadi langkah awal memperkuat fondasi sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045.
Khofifah meminta kepala sekolah lebih intensif memantau kondisi psikologis siswa. Langkah preventif diperlukan agar konflik antarsiswa tidak berkembang menjadi kekerasan fisik maupun verbal di sekolah.
“Penguatan karakter harus menjadi perhatian utama. Kepala sekolah harus lebih sering berinteraksi dengan siswa dan memastikan kondisi psikologis mereka terjaga, sehingga tidak terjadi bullying,” ujar Khofifah dikutip Kamis (26/3/2026).
Selain perundungan, Khofifah menyinggung efisiensi anggaran pendidikan tahun 2026. Ia mendorong sinergi antarlembaga agar capaian kinerja tetap maksimal meski alokasi dana dalam RKPD terbatas. “Capaian tidak boleh berkurang, tetapi program harus lebih maksimal melalui sinergi yang baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan komposisi pejabat baru tersebut. Sebanyak 56 orang merupakan promosi guru, sementara sisanya adalah hasil mutasi jabatan.
Aries menyebut dua kandidat lain masih menjalani verifikasi kondisi sekolah sehingga pelantikannya tertunda. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala melalui mekanisme penghargaan dan sanksi tegas.
“Integritas, inovasi, dan kebersihan lingkungan sekolah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja kepala sekolah,” jelas Aries.
Ia menambahkan, kepala sekolah berprestasi berpeluang memimpin sekolah dengan skala lebih besar. Sebaliknya, mereka yang gagal memenuhi kriteria akan dikembalikan menjadi guru biasa.
“Kepala sekolah berprestasi akan ditempatkan di sekolah dengan jumlah siswa lebih besar, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dapat dipindahkan bahkan dikembalikan menjadi guru,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri mencatat masih ada 65 posisi kepala sekolah yang kosong. Jabatan tersebut saat ini masih diisi pelaksana tugas sambil menunggu tahapan pengisian berikutnya. [ipl/suf]
