Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana memaparkan capaian kinerja setahun kepemimpinannya yang didominasi oleh keberhasilan lobi anggaran pusat (APBN) untuk infrastruktur dan bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo. Dalam agenda buka bersama media di rumah dinasnya, Jumat (13/3/2026), Mimik menegaskan komitmennya untuk tetap melayani warga meski harus menggunakan dana pribadi guna merespons aduan masyarakat secara cepat.
Langkah taktis menggunakan anggaran mandiri ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan ruang gerak administratif yang ia alami. Sebagai pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, Mimik menyatakan keikhlasannya dalam memberikan kontribusi nyata tanpa harus membebani anggaran pemerintah untuk mobilitas di lapangan.
“Banyak soal persoalan, problem dan aduan masyarakat yang saya temui dan sekiranya membutuhkan segera ada penanganan dari pemerintah, saya menggunakan dana pribadi. Saya ikhlas mengeluarkan dana anggaran sendiri karena saya bisa jadi pemimpin daerah karena dipilih oleh masyarakat,” ucap Mimik Idayana.
Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini membuktikan efektivitas kinerjanya melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat di Jakarta. Salah satu hasil konkretnya adalah pengalokasian dana sebesar Rp37 miliar dari APBN untuk pengecoran dua arah Jalan Raya Lingkar Timur tahap pertama, yang pengerjaannya telah rampung.
Proyek strategis tersebut merupakan hasil sinergi dengan anggota DPR RI Andi Aras dan diteruskan oleh Tommy Wafa dari dapil Surabaya–Sidoarjo. Mimik merinci bahwa pengecoran jalan ini akan terus berlanjut ke tahap kedua dan ketiga hingga mencapai akses Jalan Raya Candi untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
“Dari koordinasi dengan DPR dan pemerintah pusat, kita mendapatkan dana sebesar Rp 37 miliar untuk pengecoran dua arah Jalan Lingkar Timur tahap pertama. Pengecoran Jalan Lingkar Timur akan berlanjut ke tahap kedua dan ketiga sampai tembus Jalan Raya Candi nantinya,” urai wanita yang akrab disapa Mak Mimik tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Mak Mimik berhasil mengamankan dukungan pusat untuk sektor perumahan dan sosial. Sebanyak 1.040 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sidoarjo telah diajukan dan mendapatkan persetujuan bantuan dari pemerintah pusat. Di sektor perhubungan, ia juga mengklaim telah mengamankan dukungan dana APBN untuk perbaikan lima titik jembatan layang (overpass) yang selama ini menjadi titik kemacetan kronis.
“Termasuk saya turut mengusulkan perbaikan sejumlah jembatan layang overpass yang selama ini menjadi titik kemacetan. Alhamdulillah sudah dapat lima titik dengan dukungan dana dari APBN,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, sejumlah sekolah di Sidoarjo diproyeksikan segera menerima bantuan renovasi bangunan melalui anggaran pusat setelah adanya respons positif dari kementerian terkait. Mak Mimik juga tengah mengawal realisasi pembangunan kampung nelayan yang ia usulkan berlokasi di Kecamatan Jabon agar manfaatnya tepat sasaran bagi masyarakat pesisir.
“Ada yang meminta kampung nelayan itu diwujudkan di wilayah Sedati, saya keberatan karena saya mengusulkan untuk direalisasikan di Kecamatan Jabon. Itu hasil lobi saya sendiri dengan pusat kok,” tuturnya.
Menanggapi isu disharmoni di jajaran pimpinan daerah, Mak Mimik mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya melakukan komunikasi formal dan informal, namun belum membuahkan hasil. Meski mengaku mendapatkan batasan untuk terlibat dalam acara di tingkat desa, ia memastikan seluruh aktivitas kinerjanya tetap dilaporkan secara administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.
“Ada saksi-saksinya. Saya siap bekerja sama dengan baik, tetapi hasilnya tidak ada. Malah sekarang ada larangan dari pimpinan saya tidak boleh dilibatkan dalam semua acara sampai tingkat desa, ya sudah kerja sendiri dan semua ada laporannya secara administratif,” pungkasnya. [isa/ian]
