Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilanda 146 kali bencana sepanjang Januari hingga awal Maret 2026. DPRD Jember menyarankan penambahan anggaran kebencanaan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat 44 kali bencana terjadi pada Januari dan 86 kali bencana pada Februari. “Baik itu banjir, tanah longsor, angin kencang, maupun pohon tumbang,” kata Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Rabu (11/3/2026).
Sementara pada 1-2 Maret 2026, terjadi 16 kali bencana. “Kemarin belum puncak. Misalnya di Kecamatan Wuluhan terjadi angin super kencang yang menyebabkan 51 pohon tumbang, 14 gudang tembakau, dan 12 rumah rusak,” kata Edi.
Mengutip informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Edi mengatakan, puncak musim hujan diperkirakan Maret ini. “Maret ini dimungkinkan terjadi angin yang sangat kencang, hujan yang cukup tinggi, ekstrem. Itu tentu harus diwaspadai bersama oleh kita semua,” katanya.
Tim Reaksi Cepat BPBD Jember terus memasang status Siaga 1. “Kami berharap semua hal bisa diantisipasi dengan baik. Yang paling penting adalah penyelamatan jiwa manusia, baru setelah itu harta benda,” kata Edi.
Edi mengakui tak mudah melakukan antisipasi bencana. “Alam memang tidak bisa kita lawan. Alam bekerja sesuai dengan dinamikanya. Kadang-kadang kita memprediksi di daerah ini aman ternyata ada persoalan. Di kota kadang-kadang tenang, ternyata di luar kota yang anginnya kencang,” katanya.
BPBD Jember merangkul 53 kelompok relawan yang aktif hingga pelosok Jember. Relawan-relawan ini yang bergerak lebih dulu ke daerah bencana yang berjarak cukup jauh dengan Markas Komando BPBD Jember.
Setelah musim hujan berakhir, kemarau akan datang lebih awal dengan puncaknya pada Agustus 2026. Diperkirakan, kemarau kali ini akan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dari normal. “Tentu kita akan ubah lagi strategi untuk mewaspadai musim Kemarau ini, dengan menghemat sumber-sumber air kita agar bisa digunakan,” kata Edi.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto sudah mengingatkan pemerintah daerah mengenai terbatasnya anggaran kebencanaan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Prinsipnya, tanggap bencana ke depan harus jauh lebih cepat. Mari berkomitmen bersama, karena ancamannya semakin kuat, maka tahun depan anggarannya harus kita siapkan jauh lebih mencukupi,” kata Widarto.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penanganan bencana akan lebih baik jika preventif. “Jadi antisipasinya yang harus kita lakukan, karena ketika sudah terjadi bencana, biaya penanganannya jauh lebih mahal,” katanya.
“Bukan hanya soal dana pemerintah yang harus dikeluarkan melalui APBN dan APBD, tapi juga kerugian masyarakat yang mungkin beberapa hari tidak bisa menjalankan kegiatan ekonomi. Rekonstruksinya juga sangat mahal,” kata Widarto.
“Kalau hanya anggaran untuk bantuan sembako pada saat bencana, mungkin tidak terlalu besar kebutuhannya. Tapi kalau jalan rusak, jembatan putus, dan banyak fasum seperti sekolah yang rusak karena bencana, maka kebutuhan anggarannya sangat besar. Itu yang juga harus diantisipasi,” kata Widarto. [wir]
