Pacitan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sejumlah keluhan dari masyarakat. DPRD meminta pengelola program, mulai dari tingkat dapur hingga mitra pelaksana, melakukan evaluasi menyeluruh agar program pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengatakan berbagai keluhan yang muncul di tengah masyarakat tidak boleh diabaikan. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi tersebut, menurutnya, harus dilaksanakan secara maksimal agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Permasalahan MBG ini bukan lagi menjadi rahasia. Banyak keluhan dari masyarakat yang harus segera ditanggapi. Jangan sampai program pemerintah yang sebenarnya baik justru menimbulkan persoalan di lapangan,” kata Rudi, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, Komisi II DPRD yang membidangi pendidikan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi yang berkembang di masyarakat. Hal itu mengingat mayoritas penerima manfaat program MBG merupakan peserta didik di berbagai lembaga pendidikan.
Karena itu, DPRD meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pengelola hingga kepala dapur, melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan.
Menurut Rudi, pengawasan tersebut penting untuk memastikan standar gizi, kualitas bahan makanan hingga porsi yang diberikan kepada para penerima manfaat benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mulai dari menu, takaran gizi hingga porsi harus benar-benar diperhatikan. Pengawasan harus diperketat agar program ini bisa berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Selain meminta peningkatan pengawasan, DPRD Pacitan juga berencana berkoordinasi dengan satuan tugas program MBG di tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Koordinasi dengan satgas ditingkat kabupaten akan kami lakukan agar pelaksanaan program MBG tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” pungkas legislator Partai Demokrat tersebut. [tri/beq]
