Purwakarta (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah RI resmi memperkuat ekosistem ekonomi haji di tingkat daerah guna memastikan anggaran penyelenggaraan ibadah haji memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku UMKM nasional.
Langkah strategis ini diluncurkan pada Sabtu (7/3/2026) sebagai upaya transformasi agar penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi, termasuk potensi besar di wilayah Jawa Timur.
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemerintah kini mengusung misi besar yang disebut sebagai “Tri Sukses Haji”. Visi ini menyeimbangkan antara aspek ibadah dengan penguatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas melalui ekosistem yang terintegrasi.
“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujar Jaenal dalam kegiatan pembinaan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Pemerintah secara khusus membidik keterlibatan aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok kebutuhan jemaah. Hal ini bertujuan agar aliran dana yang terkait dengan aktivitas haji—mulai dari kebutuhan logistik hingga perlengkapan jemaah—dapat dikelola dan diproduksi oleh industri dalam negeri.
“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” tegas Jaenal dilansir melalui laman resmi Kemenhaj RI.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, memaparkan besarnya potensi daerah dalam mendukung visi nasional ini. Sebagai gambaran bagi daerah lain dengan basis jemaah besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat saat ini mengelola aset ekosistem yang masif, antara lain:
- 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
- 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
- 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
- Anggaran BPIH Jawa Barat yang mencapai sekitar Rp31,9 miliar untuk distribusi di kabupaten/kota.
- Dukungan infrastruktur berupa dua embarkasi haji, satu bandara, dan 19 PLHUT sebagai pusat layanan ekonomi haji terpadu.
Infrastruktur tersebut diposisikan bukan sekadar tempat transit, melainkan hub aktivitas ekonomi haji di daerah yang mampu memfasilitasi transaksi dan layanan komersial.
“Kemenhaj optimistis melalui integrasi data dan standarisasi produk UMKM, penyelenggaraan haji akan memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan,” tegas Jaenal.
Upaya identifikasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal kini terus diintensifkan di berbagai wilayah. Fokus utamanya adalah memastikan produk-produk lokal memiliki kualitas standar global sehingga mampu bersaing sebagai produk ekspor non-migas dalam bentuk penyediaan kebutuhan haji di Arab Saudi maupun produk oleh-oleh yang diterima jemaah di tanah air. [ian]
