Surabaya (beritajatim.com) – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin memanas memicu kekhawatiran terhadap keamanan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur tersebar di sejumlah negara Timur Tengah. Mayoritas berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, disusul Turki 958 orang, dan Qatar 638 orang.
Sementara itu, jumlah PMI di wilayah yang saat ini menjadi titik konflik relatif kecil, yakni 13 orang di Yordania dan satu orang di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Gimbar Ombai Helawarnana, menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak terdapat penempatan PMI secara legal di Israel maupun Iran.
“Data yang kami miliki hanya untuk PMI yang berangkat secara resmi atau legal. Untuk yang non-prosedural atau ilegal kami tidak memiliki data pastinya,” ujar Gimbar, Kamis (5/3/2026).
Menyikapi situasi geopolitik yang belum stabil, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan keselamatan PMI, mulai dari pemantauan intensif hingga skenario evakuasi darurat.
Layanan Hotline PMI di Timur Tengah
Gimbar menjelaskan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan. Tim ini bertugas melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi PMI di kawasan konflik.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800 yang dapat diakses oleh PMI untuk melaporkan berbagai permasalahan.
“Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan,” jelasnya.
Saluran komunikasi tersebut juga difungsikan sebagai jalur laporan darurat bagi PMI yang menghadapi situasi berisiko di wilayah penempatan.
Skema Pemulangan Massal
Apabila situasi keamanan memburuk dan konflik meluas, pemerintah telah menyiapkan skenario evakuasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
Selain itu, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri juga menyiapkan safe house di shelter milik KBRI dan KJRI sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga negara Indonesia.
Jika terjadi pemulangan massal, KP2MI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jawa Timur.
Setibanya di Bandara Juanda, BP3MI akan memastikan para PMI dapat kembali ke daerah asal masing-masing dengan aman.
Di sisi lain, BP3MI juga menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang terdampak konflik.
“Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma konflik, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan layanan rehabilitasi,” pungkas Gimbar. (rma/but)
