Pejabat Pemkab Jember Kompak Tak Hadiri Undangan Rapat dari Wabup

Jember (beritajatim.com) – Para pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kompak tidak menghadiri undangan rapat dari Wakil Bupati Djoko Susanto, Senin (2/3/2026).

Djoko mengundang seluruh pejabat organisasi perangkat daerah untuk melakukan rapat koordinasi di aula barat lantai dasar kantor Pemkab Jember pada pukul 10 WIB.

Agenda rapat adalah membahas sinkronisasi teknis tanggap darurat banjir di Kabupaten Jember, evaluasi dan pengawasan mutu program Makan Bergizi Gratis, dan konsolidasi hirarki pemerintahan dan penegakan disiplin ASN selama Bupati berhalangan sementara.

Namun hingga pukul 10.19, hanya perwakilan Komando Distrik Militer 0824 dan Kejaksaan Negeri Jember yang hadir. Djoko kemudian mengundang perwakilan dua lembaga itu untuk berbincang-bincang di ruang kerjanya.

Tidak hadirnya para Kepala OPD membuat Wabup Djoko terpaksa menunda rapat pada pukul 11.00 WIB. Dia meminta maaf kepada perwakilan TNI dan Kejaksaan Negeri Jember yang sudah datang.

“Saya mohon maaf dan berterima kasih karena sudah hadir memenuhi undangan saya. Tapi rapat tidak bisa kita lanjutkan, karena justru OPD yang kita undang sampai jam sekian belum ada yang hadir,” katanya.

Usai pertemuan tersebut, Djoko menjelaskan alasannya mengundang para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jember untuk melakukan rapat koordinasi.

Djoko mengaku dihubungi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah yang mnenjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri mengizinkan Bupati Muhammad Fawait untuk beribadah umrah.

“Di diktum izin, berdasar penjelasan Dirjen Otda, selama Bupati menjalankan ibadah umrah, tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh Wakil Bupati. Jadi, clear sebetulnya saya mengundang rapat dalam kapasitas perintah undang-undang,” kata Djoko.

Fokus rapat koordinasi, menurut Djoko, sebenarnya adalah masalah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan penanganan banjir. “Karena ini dua hal yang krusial hari ini di Jember,” katanya.

Ketidakhadiran para pejabat OPD ini membuat Djoko prihatin. “Kesimpulannya mereka tidak taat konstitusi. Kira-kira seperti itu dan ini menjadi catatan serius,” katanya.

Wabup Djoko mengingatkan bahwa aparatur sipil negara seharusnya loyal terhadap konstitusi. “Ini yang harus menjadi pembelajaran kita bersama, bahwa menjalankan pemerintahan adalah amanat undang-undang,” katanya.

Djoko mengatakan ketidakhadiran para pejabat ini menjadi catatan serius. “Karena undangan itu dalam rangka memenuhi kewajiban kita terhadap undang-undang. Belum lagi materi yang akan kita bicarakan adalah masalah keselamatan rakyat,” katanya.

Djoko akan mencari tahu penyabab ketidakhadiran tersebut. “Ini harus saya tuangkan dalam bentuk berita acara, karena sampai jam ini (jam 11.00 WIB) tidak ada pemberitahuan apapun kepada saya selaku pimpinan yang mengundang,” katanya

Namun Djoko bersyukur perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersedia hadir. “Ini yang kita syukuri sebetulnya dan teman-teman TNI Polri siap siaga membantu pelaksanaan daerah,” katanya. [wir]