Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggandeng IPB University dalam penyusunan Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah untuk mentransformasi pengelolaan haji nasional menjadi ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Kolaborasi strategis ini diresmikan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park (STP) IPB pada Senin (23/2/2026) sebagai langkah nyata mengubah paradigma haji dari sekadar pusat biaya (cost center) menjadi pusat nilai ekonomi (profit center).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi ini merupakan mandat langsung dari regulasi terbaru. Hal ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk ribuan UMKM di sentra industri Jawa Timur, untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan jemaah yang masif setiap tahunnya.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Jaenal di hadapan para pakar dan akademisi.
Langkah penyusunan cetak biru ini sangat krusial mengingat total kuota jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang. Dengan volume sebesar itu, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi kunci agar perputaran dana haji memberikan dampak ekonomi terukur bagi bangsa. Jaenal menekankan bahwa fondasi ini akan memastikan layanan jemaah tetap berjalan optimal sembari membangun kemandirian ekonomi.
“Penguatan cetak biru ini menjadi fondasi agar pengelolaan haji tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berdampak luas,” tambahnya.
Dalam skema ekosistem yang sedang disusun, Kemenhaj menetapkan beberapa pilar utama transformasi: Transportasi dan logistik terintegrasi, Akomodasi dan layanan konsumsi pangan, Layanan kesehatan dan bimbingan ibadah profesional, Efisiensi digital melalui teknologi smart traceability, serta Pengembangan produk halal unggulan dan keuangan syariah inovatif.
IPB University berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan landasan sains, khususnya pada pilar pangan dan inovasi teknologi. Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan bahwa pihaknya siap mengerahkan keahlian akademik untuk menjamin mutu kebutuhan dasar jemaah selama di Tanah Suci.
“IPB siap berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jemaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi,” tegas Alim.
Kontribusi konkret IPB mencakup penyusunan standar gizi berbasis data (evidence-based), pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik yang tahan lama untuk distribusi jauh, hingga penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem pelacakan cerdas berbasis AI diharapkan dapat menjamin transparansi serta keamanan pangan bagi seluruh jemaah Indonesia.
FGD ini juga merumuskan model kolaborasi multisektor yang melibatkan kementerian, perguruan tinggi, hingga pelaku UMKM daerah. Sinergi ini ditargetkan mampu menciptakan rantai nilai yang membuat produk-produk lokal Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan haji global, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi syariah di pasar internasional. [ian]
