Jember (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem pemilihan dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk mencegah konflik di antara mereka.
“Perlu evaluasi tentang sistem yang ada. Mungkin ada kaitannya dengan threshold pencalonan, aturan koalisi, syarat pendaftaran dan yang lain, sehingga terjadi ‘kawin setengah paksa’ yang mengakibatkan banyak konflik antara kepala daerah dan wakilnya,” kata Bima, saat ditemui di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026).
Bima menegaskan perlunya kajian tentang sistem pemilihan kepala daerah pada masa mendatang. Pemerintah menerima banyak usulan. Salah satunya adalah kepala daerah bisa memilih sendiri wakilnya setelah dipastikan terpilih dan dilantik.
“Ini sebenarnya usulan lama, bahwa yang dipilih itu hanya kepala daerah. Atau bisa juga dengan menurunkan angkat threshold. Karena kawin paksa ini kebutuhan untuk melewati threshhold,” kata Bima. Pemerintah akan melempar gagasan soal model ini ke kalangan kampus untuk didiskusikan bersama DPR.
Namun untuk menghadapi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini, menurut Bima, pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi mengayomi, memfasilitasi, dan melakukan mediasi. “Kami minta gubernur juga memainkan peran itu,” katanya.
Bima juga berpesan agar setiap persoalan diselesaikan baik-baik dengan cara elegan. “Tidak menjadi konflik terbuka. Jangan sampai perang statement. Selesaikanlah masalah itu secara kemanusiaan,” katanya.
Bima mengaku seringkali mendapat curahan hati dari kepaal daerah maupun wakil kepala daerah. “Hari ini pun, gubernur curhat enggak cocok bukannya dengan wakilnya, namun dengan wali kota, dengan bupat, kepala daerah di ibu kota provinsinya. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan struktural yang sistemik tentang itu,” katanya.
Bima mengaku mengalami dinamika hubungan dengan wakil wali kota saat menjabat Wali Kota Bogor pada periode pertama, 2014-2019. Penyelesaiannya dilakukan secara tertutup.
“Jadi semua diselesaikan di panggung belakang. Kalau saya tunjuk-tunjuk ya di panggung belakang. Saya marah-marah di panggung belakang. Tapi di depan enggak pernah terpancing untuk ikut berkonflik berdebat,” kata Bima.
Menurut Bima, konflik terbuka tidak bagus dipertontonkan ke publik. “Enggak bagus juga untuk pendidikan politik,” katanya. [wir]
