Jember (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memuji Bupati Muhammad Fawait dalam menyikapi konflik dengan Wakil Bupati Djoko Susanto.
“Ini saya tidak punya preferensi apa-apa tentang Kabupaten Jember, ya. Enggak tahu, ya. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saya lihat Pak Bupati cukup bijak menyikapi ini. Karena saya enggak sempat baca juga di media,” kata Bima, disambut tawa hadirin dalam acara bedah buku Babad Alas karya Bima Arya, di kampus FISIP Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026).
Menurut Bima, harus ada oerubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah. “Biarkanlah kita memilih hanya kepala daerah. Nanti biar kepala daerah memilih sendiri wakilnya setelah terpilih. Bisa dari koalisi, bisa dari DPR, dan lain-lain, karena yang terjadi (selama ini) 95 persen kawin paksa (antara bupati dan wakil bupati),” katanya.
Bima mengaku mengalami dinamika hubungan dengan wakil wali kota saat menjabat Wali Kota Bogor pada periode pertama, 2014-2019. “Apakah sama seperti yang Gus Fawait rasakan,wallahualam, enggak tahu ya,” katanya.
“Tapi yang pasti yang berusaha saya pegang adalah saya tidak pernah terpancing untuk berstatement atau berkonflik terbuka. Enggak bagus untuk publik, enggak bagus juga untuk pendidikan politik,” kata Bima.
Bima lebih memilih menyelesaikan konflik secara internal dan tertutup. “Jadi semua diselesaikan di panggung belakang. Kalau saya tunjuk-tunjuk ya di panggung belakang. Saya marah-marah di panggung belakang. Tapi di depan enggak pernah terpancing untuk ikut berkonflik berdebat,” katanya/
Bima mengaku seringkali mendapat curahan hati dari kepaal daerah maupun wakil kepala daerah. “Hari ini pun, gubernur curhat enggak cocok bukannya dengan wakilnya, namun dengan wali kota, dengan bupat, kepala daerah di ibu kota provinsinya. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan struktural yang sistemik tentang itu,” katanya.
Usai acara, Bupati Muhammad Fawait senang dengan saran Bima. “Ternyata Pak Wamen pernah mengalami ya. Saya pikir sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wamen, kita enggak pernah berkomentar, itu menjadi urusan rumah tangga kami,” katanya.
“Tapi yang jelas, apapun itu dinamika di politik biasa dan jangan sampai mempengaruhi pelayanan publik di Kabupaten Jember. Sudah terbukti pelayanan publik tidak terganggu terlihat dari angka kepuasan masyarakat yang semakin tinggi,” kata Fawait. [wir]
