Bondowoso (beritajatim.com) – Mahasiswa dan akademisi membunyikan alarm keras terkait arah pembangunan Bondowoso.
Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi, ruang dialog publik dinilai belum hidup, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada level rendah.
Peringatan tersebut mengemuka dalam Talkshow Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Cabang Bondowoso di Aula SKB Bondowoso, Jumat, 6 Februari 2026 malam.
Perwakilan BEM Kampus At-Taqwa Bondowoso, Ahmad Rifandi, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak bisa dilihat secara parsial.
Menurutnya, pembangunan harus mengaitkan aspek geologi, kebudayaan, sosial, ekonomi, hingga pendidikan, dengan budaya dialog sebagai fondasi utama.
“Kemajuan tidak berdiri sendiri. Semua aspek saling menopang. Tanpa budaya dialektika—diskusi, tukar gagasan, dan keterbukaan—kita akan jalan sendiri-sendiri,” ujar Rifandi.
Ia menyebut forum yang difasilitasi JMSI Bondowoso menjadi ruang refleksi penting, termasuk untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Kritik yang disampaikan, katanya, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan yang belum tertata dengan baik, terutama ketika ruang dialog belum sepenuhnya dibuka kepada masyarakat dan pelaku lapangan.
Mahasiswa mengusulkan langkah konkret dan realistis: setiap dinas membuka ruang diskusi publik minimal satu kali dalam sebulan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sesuai bidang masing-masing.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Tapi ruang dialog harus dihidupkan secara rutin,” kata Rifandi.
Ia juga menyoroti ironi pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi penguatan konstruksi sosial. Menurutnya, ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer, sementara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi belum optimal.
Di bidang pendidikan, Rifandi mengingatkan bahwa IPM Bondowoso masih berada di kisaran angka 31, menjadi salah satu yang terendah. Ia menekankan perlunya kejujuran kolektif untuk mengakui kondisi tersebut agar pembenahan bisa dilakukan secara serius.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan perguruan tinggi lokal di Bondowoso dan memberi ruang partisipasi yang setara.
Rifandi juga mengungkapkan kekecewaan mahasiswa karena dua kali surat audiensi yang dikirim kepada Bupati terkait pembahasan Bondowoso dan APBD belum mendapatkan respons.
“Kami tidak menuntut fasilitas atau imbalan. Kami hanya ingin duduk bersama, berdialog secara setara demi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” ujarnya.
Pandangan mahasiswa diperkuat oleh A Guru Besar Hukum Adat Universitas Jember, Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Hum, yang menegaskan bahwa kritik masyarakat sejatinya merupakan bentuk kepedulian, bukan ancaman bagi pemerintah.
“Kritik muncul karena ada jarak emosional antara pemerintah dan rakyat. Kalau mereka tidak peduli, mereka akan diam di rumah,” kata Prof Dominikus.
Ia menilai kegaduhan di ruang publik kerap terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena minimnya ruang komunikasi yang terbuka dan responsif.
“Kritik kepada pemerintah itu wajar, seperti anak kepada bapaknya. Tinggal bagaimana disikapi dengan kebijaksanaan,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk Ijen UNESCO Global Geopark, Prof Dominikus mengingatkan bahwa setiap proses membutuhkan waktu, biaya, dan kesabaran. Ia mengutip falsafah Jawa _jer basuki mawa beya_ sebagai pengingat bahwa keberhasilan selalu menuntut pengorbanan.
“Ijen Geopark itu seperti menanam alpukat. Tidak bisa langsung panen. Harus dirawat terus,” katanya.
Ia menilai kritik akan terus muncul selama manfaat pembangunan belum dirasakan masyarakat. Namun, ketika hasil mulai tampak, dukungan publik akan tumbuh dengan sendirinya.
Di akhir diskusi, baik mahasiswa maupun akademisi sepakat bahwa membuka ruang dialektika publik secara rutin menjadi kunci agar pembangunan Bondowoso tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga matang secara sosial dan manusiawi. (awi/ted)
