Yogyakarta (beritajatim.com)- Kasus pertikaian antara seorang guru dan murid di salah satu SMK di Jambi belakangan menyita perhatian publik. Peristiwa ini kembali membuka diskusi serius tentang kondisi lingkungan sekolah yang idealnya menjadi ruang aman, nyaman, dan mendidik, namun justru kerap diwarnai konflik.
Ironisnya, kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah yang tengah mendorong penerapan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan iklim pendidikan yang bebas kekerasan, menghargai dialog, serta menguatkan peran semua pihak dalam proses belajar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Andreas Budi Widyanta, menilai konflik guru dan murid tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu semata. Menurutnya, masalah ini mencerminkan keretakan relasi antara tiga elemen utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.
“Hubungan antara guru, murid, dan orang tua sekarang cenderung bersifat transaksional. Sekolah diposisikan layaknya penyedia jasa, bukan lagi ruang pembelajaran yang berbasis nilai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan tersebut tidak terlepas dari proses panjang liberalisasi pendidikan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dalam praktiknya, sekolah semakin bergeser menjadi institusi yang berorientasi pada logika pasar, sementara peran guru sebagai pendidik moral semakin terpinggirkan.
Situasi ini membuat relasi pedagogis menjadi rapuh. Orang tua merasa telah “membeli” layanan pendidikan dengan biaya besar, sementara guru bekerja dalam tekanan pengawasan hukum yang ketat. Akibatnya, guru kerap berada dalam posisi serba salah saat mendisiplinkan murid karena khawatir berujung laporan atau masalah hukum.
“Sekolah akhirnya tidak lagi menjadi ruang dialog kritis, tetapi berubah menjadi ruang penuh ketakutan dan prosedur,” tambahnya.
Abe juga menyoroti bahwa baik guru, murid, maupun orang tua sejatinya sama-sama menjadi korban dari sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada transaksi. Ia menyayangkan sekolah kehilangan karakter sebagai komunitas pembelajaran yang saling membangun, dan justru berubah menjadi arena konflik yang terus berulang.
Menurutnya, solusi tidak cukup hanya dengan meningkatkan kompetensi guru atau memperketat aturan disiplin. Negara perlu melakukan perombakan mendasar terhadap sistem pendidikan agar kembali pada semangat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh.
“Kalau relasi di sekolah terus dibiarkan seperti ini, konflik akan terus muncul dan makin mudah viral. Kita perlu berani memutus pola lama dan membangun kembali ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi,” tegasnya. [aje]
