Jember (beritajatim.com) – Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan merangkak naiknya inflasi di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja membutuhkan kerja sama antarkota internasional.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, melihat penjajakan kerja sama sister city memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Jember di tengah situasi ini.
“Peluangnya, bisa membuka pasar ekspor lebih luas dan investasi, meningkatkan pertumbuhan serta transfer teknologi dan pengetahuan sehingga meningkatkan resiliensi daerah,” kata Ciplis.
Program kerja sama ini, menurut Ciplis, merupakan usaha bersama yang dilakukan daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pemerintah diwakili oleh gubernur atau bupati atau wali kota yang bertindak atas nama daerah,” kata Ciplis.
Sister city dilandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020.
Kerja sama sister city bisa dilakukan selama kedua negara mempunyai hubungan diplomatik, terkait urusan pemerintahan daerah, mempunyai kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah, pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, serta pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri. “Semua sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah,” kata Ciplis.
Prospek kerja sama ini sangat baik dan memungkinkan jika antarkota memiliki kesamaan visi serta saling memberikan kemanfaatan. “Di tengah ketidakpastian global, justru potensi yang dipunyai masing-masing kota di negara-negara bisa saling dimanfaatkan,” kata Ciplis.
Namun, tentu saja kerja sama itu menghadirkan sejumlah tantangan, di antaranya iklim birokrasi yang ramah, kualitas sumber daya manusia pemerintahan, pembiayaan hilirisasi produk bernilai tambah, penyediaan teknologi, kecepatan, serta ketepatan dalam mengeksekusi kebijakan yang masih perlu ditingkatkan. [wir/kun]
