Magetan (beritajatim.com) – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magetan terus menunjukkan progres positif. Dari total kuota 84 titik SPPG yang ditetapkan, saat ini tercatat 87 titik telah mendaftar, dengan 50 di antaranya sudah beroperasi melayani penerima manfaat.
Kepala Bidang Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Magetan, Awang Arifaini Rudin, menjelaskan bahwa sempat terjadi penghentian operasional pada beberapa SPPG akibat perubahan mekanisme pencairan dana.
“Kuota SPPG di Magetan itu sebenarnya 84 titik, tapi yang mendaftar ada 87. Dari jumlah itu, yang sudah beroperasi 50 SPPG. Memang minggu ini sempat ada tiga yang berhenti beroperasi karena kendala pencairan dana,” ujar Awang, Rabu (4/2/2026)
Ia menerangkan, sistem pencairan dana kini berbeda dibanding sebelumnya. Jika dulu penyedia pangan harus melayani terlebih dahulu lalu mengajukan klaim ke Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini dana justru ditransfer lebih dulu.
“Sekarang aturannya jelas, SPPG tidak boleh melayani sebelum menerima dana dari BGN. Itu yang membuat beberapa titik sempat berhenti,” jelasnya.
Namun demikian, Awang memastikan persoalan tersebut telah teratasi. Per tanggal 5 Februari 2026 seluruh SPPG yang sempat terhenti sudah kembali beroperasi.
“Dari empat yang sempat tidak jalan, satu sudah lebih dulu aktif. Tiga lainnya mulai tanggal 5 Februari 2026 ini sudah jalan semua karena dana sudah ditransfer ke SPPG,” tegasnya.
Selain persoalan pencairan dana, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli gizi dan akuntan. Awang menyebut, ada tujuh SPPG yang secara fasilitas sudah siap beroperasi, namun belum bisa berjalan optimal karena belum memiliki dua tenaga wajib tersebut.
“SPPG itu mutlak harus punya ahli gizi dan akuntan. Ahli gizi harus full di dapur. Saat ini kebutuhan dua profesi itu tinggi sekali. Ini sekaligus peluang kerja,” ungkapnya.
Awang menambahkan, perubahan mekanisme pencairan dana dinilai sebagai upaya perbaikan tata kelola program. Meski berpotensi menimbulkan keterlambatan, ia optimistis kendala yang muncul tidak bersifat fatal.
“Kalau kendala pasti ada, tapi arahnya jelas dan bisa diprediksi. Kalau memang ada hambatan dana, SPPG wajib menyampaikan lebih awal ke sekolah-sekolah yang dilayani, supaya siswa bisa membawa bekal dari rumah,” katanya.
Ia juga memastikan seluruh SPPG, termasuk yang berada di kawasan Lanud Iswahjudi, kini telah beroperasi normal. Pemerintah daerah, lanjut Awang, terus berkomitmen mendukung dan mengawal kelancaran program strategis nasional tersebut melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami di daerah bertugas membantu, mempercepat, dan mensukseskan program ini. Kalau ada kendala di lapangan, kami siap bersinergi agar semua berjalan lancar,” pungkasnya. [fiq/ted]
