Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Kota Probolinggo menyoroti tajam rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT), yang hingga kini belum menerima kucuran modal dari APBD. Pertemuan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (3/2/2026) ini mengungkap keraguan legislatif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran senilai Rp6,9 miliar tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Riyadlus Sholihin mempertanyakan kesiapan jajaran direksi dalam memulai operasional bisnis logistik pelabuhan di tengah belum tersedianya kantor fisik. Rapat tersebut menjadi ajang klarifikasi bagi manajemen Perseroda BTT untuk memaparkan rincian kebutuhan anggaran yang diusulkan kepada pemerintah kota.
Direktur Perseroda BTT Noviyadi memaparkan bahwa porsi terbesar dari modal tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan armada truk guna mendukung aktivitas logistik pelabuhan. Namun, rencana penggunaan unit kendaraan bekas menjadi poin krusial yang memicu perdebatan antara pihak direksi dan anggota legislatif.
“Penyertaan modal kami Rp6,9 miliar lebih. Sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk pengadaan truk, yakni dua unit baru dan dua unit bekas. Pengadaan unit bekas dipertimbangkan sebagai langkah efisiensi anggaran,” ujar Noviyadi saat menjelaskan rincian alokasi modal.
Selain pengadaan armada, dana tersebut juga direncanakan untuk belanja peralatan kantor sebesar Rp250 juta serta biaya operasional awal senilai Rp280 juta. Manajemen juga mencadangkan kas perusahaan sekitar Rp2 miliar guna memastikan kelancaran arus kas pada tahun pertama operasional mereka.
Fokus usaha Perseroda BTT direncanakan mencakup jasa trucking pelabuhan, suplai air bersih untuk kapal, hingga penyediaan kebutuhan es batu bagi nelayan lokal. Meskipun rencana sudah matang, pihak direksi mengakui bahwa saat ini mereka masih melakukan survei untuk menentukan lokasi kantor operasional yang strategis.
“Kami menargetkan operasional di bulan Maret 2026. Selama ini kami sudah melakukan perencanaan. Setelah kantor dan armada tersedia, kami pastikan Perseroda segera beroperasi dan menjadi motor penggerak PAD Pemkot Probolinggo,” kata Noviyadi memberikan janji performa.
Riyadlus Sholihin secara tegas menilai rencana pengadaan truk bekas tidak sejalan dengan hasil pembahasan panitia khusus sebelum peraturan daerah disahkan. Ia mengkhawatirkan standar kelayakan armada akan memengaruhi minat para calon klien besar yang menggunakan jasa logistik di kawasan pelabuhan.
“Perencanaan pengadaan armada yang hanya empat unit dengan anggaran Rp4 miliar ini patut dipertanyakan, terlebih adanya penggunaan unit bekas. Dunia bisnis sangat bergantung pada kepercayaan. Jika armada yang disediakan tidak dianggap layak oleh pasar, maka akan sulit bagi Perseroda mendapatkan sambutan dari klien,” tegas Riyadlus.
Legislatif juga memberikan syarat tegas agar jajaran direksi segera menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan internal perusahaan secara profesional. Penataan sistem ini dianggap sebagai prasyarat mutlak sebelum dana miliaran rupiah tersebut ditransfer dari kas daerah ke rekening BUMD.
“Diharapkan penyertaan modal bisa segera ditransfer ke rekening Perseroda pada akhir pekan depan, agar operasional bisnis dapat dimulai sebelum Idulfitri tahun ini,” pungkas Riyadlus. [ada/beq]
