Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan bakal menerapkan kembali skema Murur dan Tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sebagai strategi utama untuk mengurai kepadatan di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Kebijakan ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia (lansia), jemaah dengan risiko tinggi (risti), serta penyandang disabilitas guna menjamin keamanan dan kenyamanan selama menjalani puncak ibadah haji.
Kepala Satuan Operasi Armuzna, Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid, menjelaskan bahwa skema Murur merupakan sistem pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina dengan hanya melintasi Muzdalifah tanpa turun dari bus.
Sementara itu, Tanazul adalah skema pemulangan jemaah lebih awal ke hotel di Makkah setelah melaksanakan lontar Jumrah Aqabah, sehingga jemaah tidak perlu mabit (menginap) di tenda Mina pada malam-malam Tasyrik.
“Rencana Murur dan Tanazul memang itu akan kita laksanakan pada tahun ini. Memang sudah dikemukakan oleh pemimpin kita di kementerian haji, Bapak Menteri juga akan melakukan konsep itu,” ujar Harun Arrasyid usai memberikan materi dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/1/2026) malam.
Harun menekankan bahwa implementasi kedua skema ini sangat efektif dalam mengontrol distribusi jemaah di titik-titik rawan penumpukan. Dengan pergerakan yang lebih teratur, risiko kelelahan ekstrem bagi jemaah rentan dapat diminimalisir secara signifikan. Jemaah yang masuk dalam kategori Murur dijadwalkan berangkat dari Arafah tepat setelah waktu Maghrib dan langsung menuju pos pemondokan di Mina.
Bagi jemaah yang mengikuti skema Tanazul, pemerintah tetap memastikan mereka dapat menjalankan kewajiban mabit sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun tidak menempati tenda di Mina secara fisik sepanjang malam. Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban kapasitas tenda di Mina yang setiap tahunnya selalu mengalami tantangan ruang yang terbatas.
“Kami dengan unsur-unsur petugas yang ada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu akan mendukung kebijakan ini karena kami anggap itu lebih efektif untuk mengurangi kepadatan jemaah di Muzdalifah, dan bisa mengontrol kepadatan di Muzdalifah dan nanti di Mina,” jelas perwira tinggi TNI Angkatan Laut tersebut.
Hingga saat ini, Kemenhaj masih melakukan pendataan detail mengenai jumlah pasti jemaah yang akan difasilitasi melalui skema Murur dan Tanazul. Proses identifikasi jemaah risti dan lansia terus berjalan beriringan dengan tahap pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang masih dibuka di berbagai wilayah, termasuk di kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Persiapan maksimal terus dilakukan oleh para petugas haji untuk mengantisipasi dinamika di lapangan selama puncak Armuzna. Fokus utama petugas adalah memastikan setiap transisi pergerakan jemaah berjalan lancar tanpa hambatan teknis, mengingat keselamatan jiwa jemaah merupakan prioritas tertinggi dalam kebijakan haji tahun 2026 ini. [ian]
