Bondowoso, (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan arah kebijakannya pada penguatan layanan dasar, khususnya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan akses air bersih.
Kepala Dinas Perkim Cipta Karya Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan, memaparkan bahwa pembangunan permukiman pada 2025 diarahkan untuk mencegah perluasan kawasan kumuh di wilayah pedesaan maupun pinggiran kota.
Pada tahun anggaran 2025, Pemkab Bondowoso melaksanakan perbaikan 134 unit RTLH yang tersebar di 54 desa/kelurahan pada 20 kecamatan, masing-masing dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Perbaikan tersebut masuk dalam Subkegiatan Pencegahan Permukiman Kumuh di luar kawasan dengan luasan di bawah 10 hektar.
“Sebanyak 60 unit kami serahkan hari ini kepada penerima manfaat secara simbolis,” ujar Dadan usai kegiatan di Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Senin, 8 Desember 2025. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi daerah, termasuk Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD, serta dua keputusan kepala dinas terkait lokasi dan alokasi penerima bantuan.
Selain perumahan, Pemkab Bondowoso juga memperkuat layanan air minum dengan meresmikan pendirian Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Curahpoh. SPAM desa tersebut kini memiliki 125 sambungan rumah tangga sebagai pemanfaat awal.
Dadan menilai keberadaan HIPPAM menjadi syarat penting keberlanjutan layanan air minum, karena mencakup pemanfaatan, perawatan, hingga pengamanan aset. Untuk mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemkab Bondowoso menerbitkan 240 PBG gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dokumen tersebut terdiri dari 36 PBG untuk RTLH, 4 PBG RTLH program Pramuka dan 200 PBG untuk pembangunan perumahan oleh pengembang Dadan menyebut proses penerbitan kini dipercepat signifikan. “Dari semula 10 hari, kami percepat menjadi hanya 10 jam sejak berkas dinyatakan lengkap,” katanya. Namun percepatan ini masih menuntut pengawasan kebijakan agar tidak sekadar memangkas prosedur administratif, tetapi juga menjamin mutu teknis pembangunan.
Dalam momentum yang sama, Dinas Perkim Cipta Karya juga memperkenalkan Talaswangi, Peta Digital Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Aplikasi yang telah digunakan oleh lebih dari 8.600 pengguna tersebut disebut dapat membantu masyarakat dan investor mengetahui status peruntukan lahan sebelum mengambil keputusan pembangunan. Aplikasi ini meraih juara II pada lomba inovasi daerah dan diminta untuk diluncurkan langsung oleh Bupati agar dapat diakses lebih luas.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa intervensi layanan dasar bukan hanya bersifat teknis, tetapi menjadi pondasi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. “Air bersih, sanitasi layak, dan hunian layak huni merupakan kunci pencegahan stunting, pengurangan kawasan kumuh, serta penguatan kesehatan masyarakat,” ujar Rozi.
Ia menambahkan bahwa dukungan pada Program 3 Juta Rumah, PBG gratis, sambungan rumah (SR), dan kerja sama dengan pengembang merupakan upaya membentuk ekosistem perumahan yang lebih tertib dan inklusif.
Meski berbagai program telah dijalankan, Rozi mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang digulirkan, tetapi juga dari tingkat keberlanjutan pemanfaatannya. “Kepada penerima manfaat, saya berpesan: rawatlah rumah dan sarana yang diterima, gunakan dengan penuh tanggung jawab, dan jadikan ini sebagai langkah awal memperbaiki kualitas hidup keluarga,” katanya. (awi/ted)
