Malang (beritajatim.com) – Bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra belakangan ini menyisakan fakta memprihatinkan. Selain curah hujan tinggi, fenomena banyaknya batang kayu besar yang ikut terseret arus banjir menjadi sorotan tajam akademisi.
Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D., menilai fenomena tersebut bukan sekadar kejadian alam biasa, melainkan indikasi kuat adanya kerusakan ekologis di wilayah hulu.
Dalam keterangannya di Malang, Prof. Sukir menegaskan bahwa material yang terbawa banjir bisa menjadi petunjuk utama penyebab bencana. “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ungkap Prof. Sukir, Jumat (5/12/2025).
Ia memaparkan bahwa deforestasi atau penggundulan hutan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Menurut standar pengelolaan hutan berkelanjutan, posisi Indonesia dinilai masih berada di bawah rata-rata dunia.
Banyak program ekspansi lahan di masa lalu, seperti transmigrasi, perkebunan karet, hingga kelapa sawit, kerap mengorbankan tutupan hutan tanpa perhitungan dampak jangka panjang yang matang.
Prof. Sukir bahkan menarik ingatan dari pengalaman pribadinya saat pernah menjadi transmigran di Sumatera. Ia menyaksikan langsung bagaimana pohon-pohon besar ditebang demi pembukaan lahan.
“Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul. Kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan,” tambahnya.
Selain faktor alih fungsi lahan, Prof. Sukir juga mengingatkan masyarakat akan siklus cuaca ekstrem yang sedang berlangsung. Periode September hingga Februari disebutnya sebagai fase tahunan di mana potensi bencana hidrometeorologi meningkat drastis.
“Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun,” jelasnya. Namun, dampak dari cuaca ini menjadi semakin parah ketika daya dukung lingkungan menurun akibat penebangan hutan.
Dalam hal mitigasi, Prof. Sukir membandingkan sistem peringatan dini di Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, Indonesia perlu segera membenahi sistem informasi cuaca agar lebih presisi dan mudah diakses masyarakat, seperti yang diterapkan di Negeri Sakura.
“Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” ujarnya.
Sistem yang terstruktur ini memungkinkan warga Jepang mengantisipasi hujan lebat, angin kencang, atau ancaman bencana lainnya dengan akurasi tinggi. Sementara di Indonesia, ia menilai koordinasi antarlembaga seperti BMKG, BRIN, Badan Geologi, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar data dan peralatan pemantauan bisa terintegrasi dengan baik.
Selain menyoroti banjir Sumatera, Prof. Sukir juga mengungkap temuan menarik dari stasiun pemantauan milik UB. Ia menyebut adanya anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.
“Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai akademisi, wewenangnya terbatas pada analisis data. Peringatan dini resmi tetap menjadi ranah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Ia juga menekankan bahwa setiap gunung api memiliki napas.atau karakteristik berbeda sehingga tidak bisa digeneralisasi.
Menutup keterangannya, Prof. Sukir berharap pemerintah segera memperkuat pengawasan lingkungan dan menstandardisasi peralatan pemantauan bencana. Langkah ini dinilai vital untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan meminimalisir risiko korban jiwa di masa depan. [dan/suf]
