Banjir di sejumlah wilayah Sumatra membawa cerita berulang: rumah terendam, warga yang kehilangan tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi yang terhenti mendadak.
Setiap musim hujan, kita seakan mengulang fragmen yang sama. Namun ada satu bagian dari cerita yang terus berubah, yaitu cara para pejabat memilih hadir di tengah bencana.
Kunjungan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, ke lokasi banjir di Sumatra menjadi contoh yang memicu perdebatan publik. Bukan karena kapasitas bantuan yang ia bawa, dan bukan pula karena kebijakan yang ia tawarkan, melainkan karena gestur simbolik yang ia tampilkan: memanggul sekarung beras.
Adegan itu direkam, disebarkan, lalu mendapat respons yang lebih luas dari yang mungkin ia bayangkan. Bukannya menambah simpati, tindakannya justru menjadi bahan humor dan kritik.
Fenomena ini penting dicermati bukan karena siapa yang melakukannya, tapi bagaimana publik menanggapinya. Di titik ini kita melihat pergeseran yang signifikan: masyarakat kian peka terhadap simbol-simbol yang dianggap tidak otentik.
Perubahan Ekspektasi
Dalam satu dekade terakhir, lanskap komunikasi politik berubah drastis. Media sosial membuat publik mampu membandingkan, menilai, bahkan “mengadili” tindakan pejabat dengan lebih cepat dan tanpa filter.
Gestur yang dulu dianggap kepedulian, kini dibaca ulang sebagai pencitraan. Publik lebih tertarik pada kinerja daripada penampilan, pada tindakan substantif daripada peragaan empati.
Tentu, membawa bantuan bukan hal yang salah. Namun ketika tindakan itu tampak dikoreografikan untuk kamera, publik memahaminya sebagai upaya membangun citra, bukan sekadar menolong.
Reaksi sinis masyarakat terhadap aksi pemanggulan karung menunjukkan tumbuhnya literasi publik terhadap simbol-simbol politik. Ini adalah perkembangan yang sehat. Meski tak selalu nyaman bagi para pejabat.
Bukan Adegan
Dalam etika publik, bantuan kepada warga seharusnya berorientasi pada efektivitas. Logistik terdistribusi tepat waktu, koordinasi jelas, dan keputusan yang diambil membantu pemulihan jangka panjang. Tapi ketika bantuan menjadi alat visual, maknanya bergeser. Warga yang sedang melawan keadaan sulit berubah menjadi latar sebuah adegan.
Saya melihat ada jarak yang semakin lebar antara “tugas pejabat” dan “gestur publik”. Pejabat datang untuk meninjau, tapi cara mereka meninjau kerap lebih menonjol daripada hasil dari kunjungan itu sendiri. Kamera lebih sibuk daripada petugas lapangan. Apa yang seharusnya menjadi tindakan praktis menjelma menjadi ritual pencitraan.
Padahal, etika menolong dalam budaya kita memiliki akar yang lebih dalam: membantu adalah tindakan yang tidak perlu dipromosikan. Ia berjalan dalam kesunyian. Ia tidak memerlukan dramatisasi. Ketika bantuan dilakukan tanpa publikasi berlebih, justru nafas ketulusannya terasa.
Bukan Kritik Personal
Peristiwa yang menimpa Zulkifli Hasan bukan semata tentang dirinya. Ia adalah representasi dari pola yang berulang. Selama bertahun-tahun, banyak pejabat di berbagai daerah melakukan tindakan serupa: membawa bantuan sambil difoto, memegang karung, memeluk warga untuk keperluan dokumentasi, atau memberikan instruksi sambil dikelilingi kamera.
Ini adalah tradisi lama yang kini berhadapan dengan publik baru. Ini bukan lagi publik yang menerima begitu saja. Ini publik yang bertanya: mengapa Anda harus memanggul karung itu? Apakah itu perlu? Apakah itu efektif? Atau sekadar bagian dari pertunjukan?
Kritik yang muncul bukan bertujuan untuk mempermalukan individu, melainkan untuk mengingatkan bahwa cara kepemimpinan ditampilkan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan kesadaran publik.
Kepemimpinan Fungsional
Di tengah bencana, yang dibutuhkan bukan aksi dramatis. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang stabil, dapat dipercaya, dan mampu bekerja tanpa harus dilihat. Pemimpin yang mengambil keputusan tepat, bukan pemimpin yang mengambil posisi kamera terbaik.
Jika bantuan datang dalam jumlah cukup, terdistribusi dengan benar, dan diikuti kebijakan yang efektif untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, maka masyarakat akan menghargainya.
Saya percaya warga memiliki sensitivitas moral yang tajam. Mereka tahu mana pejabat yang hadir untuk bekerja, dan mana yang hadir untuk tampil. Mereka mungkin tidak selalu menyuarakannya, tapi mereka mencatatnya.
Refleksi
Peristiwa ini memberikan ruang bagi kita untuk merenung. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari pejabat publik? Mungkin jawabannya bukan tindakan heroik dalam citra visual, melainkan ketepatan kehadiran dalam fungsi.
Musibah akan datang dan pergi. Air akan surut, rumah akan dibangun kembali, dan aktivitas warga perlahan pulih. Tapi cara seorang pejabat hadir dalam masa paling rentan bagi warganya akan tetap tersimpan dalam ingatan kolektif.
Kita membutuhkan pejabat yang memahami bahwa tanggung jawab bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalankan. Dan, bantuan bukan tentang siapa yang memanggulnya, tapi siapa yang benar-benar menerimanya.
Pada akhirnya, bantuan yang datang dengan kamera akan cepat terlupakan, sementara tindakan yang tulus akan menetap jauh lebih lama dalam ingatan publik.
Di tengah ruang publik yang makin cerdas, para pejabat perlu memahami bahwa etika kepedulian bukan diukur dari apa yang tampak, melainkan dari apa yang benar-benar dilakukan. Banjir mungkin membawa lumpur, tapi ketidaktulusan akan meninggalkan endapan yang lebih dalam.
Zainal Arifin Emka,
Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS
