Bondowoso (beritajatim.com)— Kerusakan 150 ribu tanaman kopi di areal HGU PTPN I Regional 5 Desa Kaligedang, Kecamatan Sempol/Ijen, tak hanya menimbulkan kerugian material Rp 4,7 miliar.
Kisruh ini memukul nafkah 3.500 buruh kebun, menggoyang citra pariwisata Bondowoso, dan menciptakan bayang-bayang ketidakpastian bagi investor.
Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Iffan Gallant El Muhammady, menilai insiden ini telah berkembang dari persoalan rusaknya 80 hektar lahan menjadi krisis sosial yang berdampak luas.
Ia menegaskan bahwa langkah mendesak saat ini adalah menahan eskalasi dan menghindari narasi saling menyalahkan.
“Pelabelan warga sebagai ‘perusuh’ hanya memperlebar jurang sosial dan menutupi persoalan struktural. Pemerintah dan aparat harus benar-benar berada di tengah. Negara tidak boleh terlihat berpihak karena yang dipertaruhkan adalah penghidupan ribuan buruh dan stabilitas kawasan,” ujarnya pada beritajatim.com, Selasa (25/11/20205).
Ia melihat potensi konflik horizontal jika situasi tidak dikelola hati-hati, terutama antara buruh yang kehilangan pendapatan dan warga Kaligedang yang percaya kebun hortikultura yang mereka garap akan “ditertibkan”.
“Ini berbahaya, karena menggeser persoalan dari kegagalan tata kelola menjadi benturan antarwarga,” terang Doktor Ilmu Sosial Peminatan Kebijakan Publik lulusan S3 FISIP Universitas Airlangga tersebut.

Menurutnya, pukulan terbesar dalam jangka pendek terjadi pada 3.500 buruh yang aktivitas produksinya terhenti. Hilangnya panen dan terputusnya pekerjaan membuat pendapatan mereka lenyap mendadak.
Situasi ini menimbulkan tekanan sosial yang bisa berkembang menjadi instabilitas baru bila tidak segera ditangani.
Kisruh ini juga meretakkan citra Bondowoso Republik Kopi (BRK). Dr. Iffan menyebut ada tiga kerusakan besar yang kini dirasakan publik.
Pertama, kerusakan simbolik: kopi yang dulu menjadi ikon kebanggaan kini diasosiasikan dengan konflik. Kedua, kerusakan kepercayaan: narasi positif BRK tidak dapat berdiri jika realitas hulunya penuh ketidakstabilan. Ketiga, kerusakan legitimasi: publik mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati manfaat BRK?
Dampak pada sektor wisata pun tak bisa diabaikan. Selama ini, jalur Bondowoso ke Kawah Ijen sudah tertinggal jauh dibanding Banyuwangi.
Data tahun 2024 menyebut, kunjungan ke Paltuding mencapai 100 ribuan pengunjung. Mereka yang melalui jalur Bondowoso hanya 9 ribuan saja.
Konflik terbaru, menurut Iffan, memperkuat persepsi bahwa jalur Bondowoso kurang aman dan kurang kondusif.
“Konflik sosial di sekitar wilayah produksi kopi menciptakan rasa tidak nyaman bagi warga lokal. Rasa bangga sebagai duta wisata ikut menurun. Jika tidak ditangani cepat, kisruh ini akan menempel di memori kolektif sebagai simbol ketidakstabilan,” jelasnya.
Bagi investor, insiden ini adalah ujian besar. Iffan mengatakan pemodal selalu menghitung tiga faktor: stabilitas sosial, kepastian tata kelola, dan mekanisme penyelesaian konflik.
“Kerugian Rp 4,7 miliar—yang dialami PTPN I Regional 5—dan terhentinya pendapatan 3.500 orang adalah sinyal bahwa ada masalah serius dalam relasi perusahaan, warga dan komunikasi publik. Jika pemerintah hanya merespons secara jangka pendek, investor akan membaca konflik ini sebagai pola yang bisa terulang,” urainya.
Ia menilai situasi ini bisa berbalik positif jika pemerintah daerah dan PTPN menggunakan momentum untuk melakukan pembenahan sistemik. Transparansi, audit tata kelola, dan forum dialog tetap dinilai sebagai instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan investor.
Iffan menyebut tiga langkah perbaikan jangka pendek hingga jangka panjang. Pertama, pemulihan nafkah buruh—mulai penjaminan pendapatan sementara hingga kepastian kerja dan replanting kopi. Kedua, pembenahan tata kelola hubungan perusahaan–warga melalui forum dialog yang terstruktur dan mekanisme deteksi dini konflik. Ketiga, pembaruan narasi pembangunan BRK dengan komunikasi terbuka mengenai roadmap pemulihan.
“Branding tidak boleh berhenti pada slogan. Kepercayaan publik hanya kembali jika perubahan terasa di lapangan,” pungkas Iffan Gallant. (awi/ted)






