Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mojokerto kembali mendapat dorongan kuat melalui penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turun langsung meninjau proses distribusi di Kantor Kelurahan Kedundung, memastikan koordinasi lintas instansi berjalan mulus.
Dalam peninjauan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) didampingi Kepala Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto, Novi Rahardjo. Kehadiran ketiganya memperlihatkan bagaimana sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Seluruh data penerima sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kota Mojokerto memiliki 7.654 PBP (Penerima Bantuan Pangan), sesuai dengan data penduduk miskin yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia,” ungkapnya, Jumat (21/11/2025).
Penyaluran kali ini mencakup dua periode, yakni Oktober dan November 2025. Setiap PBP menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah tersebut lebih lengkap dibanding penyaluran Juni dan Juli yang lalu. Pihaknya berharap bantuan tersebut bermanfaat bagi PBD di Kota Mojokerto.
Sementara itu, Kepala Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin menjelaskan bahwa tambahan komoditas minyak goreng merupakan perbedaan signifikan pada alokasi terbaru. “Untuk periode sekarang ada tambahan minyak goreng. Di Kota Mojokerto, distribusi bantuan telah dimulai sejak Selasa lalu,” katanya.
Di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon menjadi titik penyaluran terakhir, setelah 16 kelurahan lain menerima bantuan lebih dahulu. Bulog dan Pemkot Mojokerto juga memberi fleksibilitas bagi PBP yang tidak dapat hadir pada hari penyaluran.
Bagi yang sakit atau berhalangan, mereka masih diberi waktu lima hari kerja untuk mengambil bantuan di kantor kelurahan masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak ada warga yang tertinggal dari program pengamanan pangan tersebut. [tin/ian]
