Malang (beritajatim.com) – Setiap peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, diskursus mengenai penobatan pahlawan nasional kembali menghangat.
Sebuah pertanyaan krusial yang sering muncul adalah, Mengapa beberapa tokoh dinobatkan, sementara yang lain tidak?
Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., Dosen Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), menyoroti bahwa proses ini jauh lebih kompleks dari sekadar seremoni penghargaan.
Menurutnya, penobatan pahlawan nasional bisa menjadi arena tarik-menarik antara catatan sejarah, kepentingan politik, dan pembentukan identitas.
Andhyka menjelaskan, dalam proses penentuan gelar pahlawan, negara memiliki posisi kuat untuk memilih narasi mana yang akan diingat oleh publik.
“Mengacu pada teori Michel Foucault, kekuasaan berperan menentukan ‘narasi kebenaran’. Artinya, gelar pahlawan tidak hanya berbicara tentang jasa, tetapi juga tentang siapa yang berhak menulis sejarah,” ujar Andhyka dalam analisisnya kepada beritajatim.com, Senin (10/11/2025).
Ia juga menyoroti relevansi teori symbolic capital atau modal simbolik dari Pierre Bourdieu. Dalam konteks ini, gelar pahlawan bisa menjadi modal simbolik yang kuat bagi kelompok tertentu, baik itu keluarga, daerah, maupun elite politik, untuk memperoleh legitimasi dan pengaruh.
“Maka tak heran, ketika seseorang dinobatkan, sering muncul perdebatan di masyarakat. Apakah keputusan itu murni karena jasa, atau karena ada kedekatan dengan lingkaran kekuasaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dosen Manajemen Sistem Informasi FIA UB ini mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep recognition politics (politik pengakuan) dalam ilmu kebijakan publik.
Menurutnya, ketika pemerintah menobatkan seorang pahlawan, negara pada dasarnya sedang mengirim pesan tentang nilai-nilai apa yang ingin dijunjung tinggi sebagai identitas nasional.
Namun, Andhyka menyayangkan jika politik pengakuan ini sering kali terjebak dalam logika representasi daerah.
“Sering kita lihat setiap provinsi berlomba agar tokoh lokalnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Padahal, yang lebih penting adalah substansi nilai perjuangannya, bukan sekadar asal-usul daerah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pahlawan seharusnya adalah sosok yang mampu menginspirasi semangat kebangsaan lintas generasi, melampaui batas-batas identitas lokal.
Andhyka mengingatkan bahwa banyak tokoh yang layak disebut pahlawan meski tidak berjuang di medan perang. Mereka adalah para guru, ulama, seniman, hingga aktivis sosial yang membangun bangsa dari akar rumput.
“Mereka adalah pahlawan dalam arti moral, bukan hanya militer,” katanya. Mengutip pemikiran Max Weber tentang ‘ethics of responsibility’, Andhyka menyebut pahlawan sejati adalah mereka yang bertindak dengan tanggung jawab moral penuh terhadap masa depan bangsanya.
“Nilai kepahlawanan seharusnya tidak berhenti pada penghargaan formal. Itu harus menjadi inspirasi untuk kita berbuat lebih baik hari ini,” jelasnya.
Ia berpesan bahwa pahlawan sejati tidak lahir dari pengakuan negara, tetapi dari ketulusan berbuat untuk bangsa.
“Jika semangat itu hidup dalam diri guru yang jujur, petani yang gigih, atau pejabat yang bersih, maka bangsa ini masih memiliki banyak pahlawan, meski tanpa gelar apa pun,” pungkasnya. (dan/ted)
