Bojonegoro (beritajatim.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya dana mengendap atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mencapai Rp3 triliun di akhir tahun anggaran. Sindiran itu memicu respons dari mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, yang menilai pengelolaan anggaran daerah memerlukan fleksibilitas tinggi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Ia menegaskan bahwa dana publik harus diputar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Bojonegoro kan di sana ada ExxonMobil, ya makmurkanlah penduduk di situ. Tujuan Pemda bukan untuk menabung, tapi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.
Menanggapi hal itu, Suyoto mengatakan bahwa dinamika fiskal di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro memang berbeda. Fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat kerap menjadi tantangan dalam mengeksekusi anggaran.
“Pengelolaan anggaran di Bojonegoro itu memang penuh seni. Fokus eksekusi harus ditentukan sejak awal, sementara hal-hal yang dinamis perlu fleksibilitas dalam penyesuaian,” ujar Suyoto, Bupati Bojonegoro periode 2008–2018, Selasa (21/10/2025).
Ia menilai langkah Pemkab Bojonegoro membentuk Dana Abadi Migas merupakan kebijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjamin pembiayaan di akhir tahun anggaran.
“Bojonegoro perlu menyusun jadwal eksekusi sebelum tahun anggaran dimulai, lengkap dengan berbagai skenario kemungkinan,” tambahnya.
Pernyataan Purbaya memantik kembali diskusi publik soal efektivitas pengelolaan keuangan di daerah kaya sumber daya alam. Bojonegoro, yang menjadi salah satu penghasil migas terbesar di Jawa Timur, memiliki potensi fiskal besar namun kerap dikritik karena penyerapan anggarannya belum optimal.
Suyoto berharap Pemkab Bojonegoro dapat menyeimbangkan antara kehati-hatian fiskal dan kecepatan belanja publik agar manfaat anggaran bisa langsung dirasakan masyarakat. [lus/beq]
1 Komentar
👾👾👾👾👾