Surabaya (beritajatim.com) — Sektor properti dan perumahan rakyat mendapat angin segar setelah tiga menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama dalam Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Jatim pun sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia diminta mempercepat target Pembangunan rumah untuk rakyat lebih cepat.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bekerja sama dengan Semen Indonesia Group (SIG) ini bertujuan menggeber percepatan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Tiga menteri yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Sosialisasi yang digelar di Hotel Shangri-la Kota Surabaya, Kamis (16/10/2025), ini mengundang sekitar seribu peserta, termasuk kontraktor, developer, debitur, UMKM, dan 500 pemilik toko bahan bangunan.
Dukungan Penuh SIG dan Target Ambisius 3 Juta Rumah
Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, sebagai tuan rumah, menegaskan komitmen BUMN konstruksi tersebut. “Ini adalah inisiatif strategis yang menjadi bagian penting dari upaya kita untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujar Indrieffouny.
Ia menambahkan, SIG bertekad memastikan rantai nilai sektor perumahan tumbuh secara inklusif, dari pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, hingga pelaku UMKM di sektor konstruksi.
Program KUR Perumahan ini, menurut Indrieffouny, tidak hanya membuka akses pendanaan luas bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong ketersediaan suplai bahan bangunan dan mempercepat perputaran roda ekonomi daerah. “Bagi SIG, ini tentu menjadi peluang positif untuk meningkatkan sinergi dengan mitra-mitra, baik itu toko ritel, distributor, dan pabrikan lokal,” imbuhnya.
Jawaban atas Backlog Perumahan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa intervensi melalui rumah subsidi adalah kunci untuk menjawab angka 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 26 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Model solusi (rumah subsidi) ini dibuat zaman Presiden SBY, dan kami kembangkan,” jelas Maruarar, sembari menekankan pentingnya menghargai jasa dan perjuangan pemerintah sebelumnya.
Namun, ia menyoroti bahwa realisasi rumah subsidi di Jawa Timur masih berada di urutan keempat secara nasional. Maruarar menantang para pengembang di Jawa Timur untuk membuat sejarah dengan mencapai target 50.000 unit rumah subsidi hingga Desember 2025, menanggapi rekor peresmian 26.000 rumah oleh Presiden Prabowo pada September lalu.
Menteri Maruarar juga menampilkan kisah inspiratif dari pengembang muda di Jawa Timur, Angga dan Wawan, yang dulunya berprofesi sebagai office boy dan pengemudi ojek online, kini menjadi pengusaha properti sukses berkat program rumah subsidi. Hal ini menjadi simbol bahwa program ini mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan rakyat biasa.
Menteri yang akrab dipannggil Ara ini pun meminta Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas menjelaskan dihadapan para Menteri serta Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubenur, Emil Elistianto Dardakuntuk menyampaikan hambatan yang dialami para kontraktor dalam membangun rumah subsdidi di Jatim
Mochamad Ilyas menyebutkan ada tiga kendala krusial yang dihadapi para kontraktor di Jatim yakni :
1. Tumpang Tindih Kebijakan Tata Ruang: Konflik antara tata ruang kota dan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang menyebabkan pengembang harus mengurus perizinan ganda dan memakan waktu lama.
2. Regulasi Daerah yang Memberatkan: Adanya kabupaten/kota, seperti Sidoarjo, yang menetapkan minimal luas lahan perumahan 72 meter persegi, untuk minimal luas rumah yang baru. Padahal harga tanah sudah mahal, sehingga mematikan peluang pembangunan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
3. Kendala Perizinan: Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang memakan waktu lama karena belum terintegrasi sepenuhnya antara sistem Online Single Submission (OSS) dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menko AHY yang juga hadir berjanji akan segera menyelesaikan masalah lintas sektor ini
“Bicara LSD,memang harus duduk bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Daerah. Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini yang sering membuat para pengusaha merasa ragu-ragu,” tegas AHY.
Ia juga berjanji akan mengundang Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat integrasi sistem perizinan dengan OSS demi mempermudah dan mempercepat proses KKPR. Menko AHY melihat program 3 Juta Rumah ini memiliki dua tujuan utama: mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan industri, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan daya beli.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian, yang hadir untuk memberikan dukungan moral, menggarisbawahi keseriusan Presiden Prabowo dalam memecahkan masalah perumahan, salah satunya dengan memisahkan kembali Kementerian PKP.
“Program yang pro-rakyat ini memang tidak gampang. Beliau (Maruarar) memang harus jungkir balik, beruntung Pak Ara memiliki network yang luar biasa dan didukung penuh oleh Pak Menko AHY,” kata Tito, menekankan perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah.[rea]
