Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail menyampaikan 7 (tujuh) prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik alias good government.
Hal tersebut disampaikan dalam program Praktisi Mengajar dalam rangka Perkuliahan Luar Kelas (PLK) mata kuliah Ilmu Politik mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Peran DPRD terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance’, digelar di ruang paripurna DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (13/10/2025). Dihadiri langsung Guru Besar UIN Madura, bidang Politik Islam, Prof Dr Zainuddin Syarif hingga mahasiswa peserta PLK.
“Sesuai tema mewujudkan good government, merupakan cara menjalankan pemerintahan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail.
Guna mewujudkan hal itu, terdapat berbagai prinsip yang melibatkan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga. “Tujuan utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” ungkapnya.
“Dalam good government itu ada partisipasi masyarakat, kemudian ada transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum (rule of law), keadilan dan kesetaraan, konsensus dan responsivitas. Jadi ketujuh prinsip utama ini harus dilakukan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” sambung Ismail.
Politisi yang juga tercatat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan, juga menjelaskan jika hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersama pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.
“Artinya secara prinsip (dengan pemerintah daerah) sama, hanya fungsinya yang berbeda. Kalau kita memiliki fungsi tiga hal; anggaran, leguslasi dan pengawasan. Tapi dalam aturan perundang-undangan bahwa legislatif dan eksekutif penyelenggara pemerintah daerah sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Lebih lanjut ditegaskan jika pemerintahan yang baik akan memberikan dampak positif bagi bangsa, termasuk bagi setiap daerah. “Manfaat pemerintahan yang baik itu antara lain mengurangi korupsi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. [pin/aje]
