Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto bangga dan merasa terpukul saat diminta meresmikan jembatan hasil swadaya masyarakat yang menghubungkan Desa Kemuninglor dan Desa Darsono, di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan menggunakan tapak tangan bukan tanda tangan, Minggu (5/10/2025).
“Tentu ini sebuah sebuah karya yang membanggakan bagi kami selaku pimpinan di daerah ini, dan ini sebuah cambukan bagi kami selaku pimpinan, di mana masyarakat yang membutuhkan akses antara kedua dusun, tidak terpotret dengan baik oleh daerah, sehingga tidak dianggarkan di APBD,” kata Djoko.
Djoko memuji masyarakat yang membangun jembatan itu dengan kebersamaan daripada mengeluh. “Tentu hal-hal yang demikian yang harus terus kita gelorakan, kita tumbuhkembangkan budaya kebersamaan, budaya gotong-royong, yang sudah panjenengan realisasikan di tempat ini,” katanya.
“Gotong-royong itu kebersamaan. Urunan saja bisa kerja sama. Loh kalau mengelola anggaran tidak kerja sama, bagaimana? Tentu saya bangga kepada panjenengan semua, pejuang-pejuang moral,” kata Djoko.
Djoko kemudian menjelaskan mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember. “Seharusnya perumusan anggaran itu berangkat dari usulan dan atau kebutuhan. Tadi diceritakan bahwa jembatan ini sudah pernah diusulkan, sudah pernah diukur bolak-balik, tapi tidak ada realisasinya. Sedang di desa yang lain, anggarannya sangat berlebih,” katanya.
Hal ini, menurut Djoko, menunjukkan bahwa penganggaran itu tidak berbasis usulan atau kebutuhan masyarakat. “Sebatas kehendak pimpinannya sendiri. Ini yang sangat disesalkan,” katanuya..
Djoko mengajak masyarakat untuk membenahi Jember bersama agar bisa lebih cepat maju dan sejahtera. “Tentu bagaimana mengelola (anggaran) ini harus dibicarakan dengan seluruh masyarakat. Tidak sekadar kemauan saya selaku pimpinan,” katanya.
“Pimpinan memang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan. Tapi jangan salah, kewenangan yang saya punyai ini harus mengakomodir, harus mendengarkan suara rakyat, pemilik kedaulatan itu sendiri. Pemilik anggaran yang sesungguhnya adalah rakyat. Bukan saya sebagai wakil bupati,” kata Djoko.
Djoko juga memberikan bantuan berupa penerangan dengan tenaga surya atau solar cell untuk warga. “Saya tadi lihat-lihat mana kira-kira yang pencahayaannya itu bisa lebih lama sehingga bisa menyimpan energi untuk bisa menghidupkan lampu penerangan. Dan kembali, bantuan tadi bukan dari APBD ya,” katanya. [wir]
