Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menjaring aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk dari kalangan perempuan melalui forum “Rembuk Perempuan”. Forum ini digelar di Aula Minak Jingggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, diikuti 55 peserta perempuan dari berbagai organisasi, seperti Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katolik, Wanita Budha, IWAPI, kader Posyandu, akademisi, hingga aktivis perempuan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan forum ini penting untuk menggali permasalahan, potensi, serta kebutuhan perempuan agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan.
“Kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di Banyuwangi, bahkan memiliki peran besar di banyak sektor mulai UMKM, pendidikan, hingga kesehatan. Karenanya kami berkomitmen untuk mengakomodir sesuai skala prioritas,” ujar Ipuk, Selasa (30/9/2025).
Forum tersebut mengelompokkan pembahasan ke dalam empat kluster isu utama, yakni literasi keuangan, kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga, serta partisipasi perempuan dalam politik.
Dari sisi literasi keuangan dan kewirausahaan, peserta mengungkap masih terbatasnya pelatihan literasi keuangan dan marketing bagi perempuan.
“Kami memberikan rekomendasi agar DPMPD menyiapkan pelatihan dan fasilitator di desa-desa untuk pengembangan literasi keuangan, akses modal, serta manajemen usaha bagi perempuan,” kata Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha yang menjadi juru bicara forum.
Pada kluster pengasuhan keluarga, forum merekomendasikan optimalisasi fungsi Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan anggaran desa untuk parenting, serta penguatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA).
Selain itu, forum mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sosialisasi kesetaraan gender, dan kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
Sementara dalam isu keterwakilan perempuan di politik, rekomendasi difokuskan pada pendidikan politik serta kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa guna meningkatkan partisipasi politik perempuan yang masih rendah.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menegaskan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
“Setiap poin rekomendasi akan kami analisa dan secara bertahap dimasukkan dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya. [alr/beq]
