Program Revitalisasi Alun-alun Rp1,6 Miliar Dipending, 3 Fraksi DPRD Bondowoso Ingatkan Belanja Rasional

Bondowoso(beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten Bondowoso merevitalisasi alun-alun kota dengan anggaran Rp1,6 miliar mendapat sorotan tajam dari tiga fraksi DPRD.

Program yang diawali dengan pembangunan jogging track ini dipandang masih perlu dipertimbangkan ulang, terutama dari sisi urgensi, keberlanjutan sosial-ekonomi, hingga prioritas belanja daerah.

Ketua Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo, menegaskan revitalisasi alun-alun memang penting sebagai wajah kota.

Namun, ia mengingatkan agar proses penataan tidak menyingkirkan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

“Pendekatannya harus persuasif, inklusif, dan humanis. Jangan sampai ada eksklusi sosial. Revitalisasi juga harus dibarengi visi kuliner, pariwisata, dan tata kota modern yang tetap memberi ruang produktif bagi PKL,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Tohari, menyoroti dampak sosial dan politik yang bisa timbul bila pembangunan jogging track dipaksakan saat ini.

Menurutnya, meski tujuan program adalah memperindah kota dan mendorong gaya hidup sehat, pelaksanaannya sebaiknya ditunda.

“Setelah dikaji, penundaan menjadi langkah strategis. Ada tiga alasan utama: potensi dampak sosial bagi PKL, stabilitas politik dan sosial daerah, serta kebutuhan mendesak lain yang lebih prioritas,” tegasnya.

Nada lebih kritis datang dari Fraksi Demokrat-PKS. Ketua Fraksi, Subangkit Adi Putra, menyebut proyek senilai miliaran rupiah itu justru menunjukkan kontradiksi antara retorika pemerintah soal efisiensi dengan realitas di lapangan.

“Pemerintah selalu bicara efektif-efisien, tapi jalan rusak di desa-desa kolektor masih dibiarkan dengan alasan keterbatasan fiskal. Sementara revitalisasi alun-alun jalan terus. Ini jelas jauh dari kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Dengan sikap tiga fraksi tersebut, wacana revitalisasi alun-alun Bondowoso dipastikan akan dipending. DPRD mendorong pemerintah daerah lebih rasional dalam menyusun prioritas belanja, agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. (awi/ted)

Add as a preferred source on Google+