Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) berunjukrasa mendesak pembenahan sistem pelayanan publik hingga birokrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (14/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap Pamekasan, di mana beragam persoalan justru terkesan dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut konkrit dari pemerintah, khususnya dari Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman sebagai pemimpin tertinggi di wilayah setempat.
“Aksi ini kita lakukan berdasar hasil kajian yang kami lakukan, kesimpulannya kami menilai beragam persoalan yang terjadi di kabupaten Pamekasan, sudah masuk dalam katagori darurat,” kata Presiden Mahasiswa UNIRA Pamekasan, Izet Alfian Fatahillah.
Dari hasil kajian tersebut, pihaknya menemukan berbagai fakta yang sangat penting untuk segera dilakukan tindakan konkrit. Di antaranya sistem pelayanan publik, perusakan lingkungan hidup hingga persoalan tentang reformasi birokrasi di wilayah setempat.
“Salah satu sistem pelayanan publik yang kami sorot tentang pelayanan kesehatan di RSUD Smart (dr Slamet Martodirdjo) Pamekasan, yang sangat lamban dalam penanganan pasien akibat minimnya fasilitas dan sarana medis, bahkan mengakibatkan korban jiwa akibat tidak mendapatkan pelayanan maksimal,” ungkapnya.
Penyebab lainnya juga diduga akibat adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari Pemkab Pamekasan. “Hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan RSUD Pamekasan, terhadap pasien BPJS,” imbuhnya.
Aspirasi lainnya berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup di berbagai titik di Pamekasan, dinilai tidak terurus dengan serius. “Selama ini Pemkab abai terhadap pelestarian lingkungan akibat tidak adanya langkah konkrit tentang program revitalisasi dan pemulihan pasca aktivitas tambang, kondisi ini justru semakin memperparah degradasi ekosistem,” jelasnya.
“Kondisi tersebut tentunya juga akan berdampak pada hilangnya daerah resapan air alami, serta membuat wilayah menjadi rentan terhadap banjir yang sudah menjadi bencana musiman di Pamekasan. Terlebih kondisi ini juga berdampak signifikan terhadap kerugian sektor sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, mereka juga menilai jika selama ini Pemkab Pamekasan, justru lalai terhadap persoalan tersebut. “Hal ini menunjukkan kelalaian pemerintah terhadap sumber daya alam, sekaligus menunjukkan kelemahan mengawasi aktivitas penambangan, terutama galian C,” imbuhnya.
Persoalan lainnya juga berkenaan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak transparan dalam merealisasikan APBD. “Tidak adanya transparansi APBD di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi pemicu pemborosan dan kebocoran anggaran, sehingga cita-cita pembangunan tidak akan berjalan efektif dan efesien,” sesalnya.
Karena itu, pihaknya meminta Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman agar segera menemui mereka, serta merespon berbagai pernyataan sikap dari aspirasi mereka. Namun massa merasa gerah karena tidak segera ditemui Bupati Kholil, dan membuat mereka menerobos pagar hidup aparat kepolisian menuju ruang kantor bupati Pamekasan. [pin/but]
