Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim akhirnya angkat bicara terkait laporan ada guru Sekolah Rakyat (SR) yang memilih untuk mundur sebelum sekolah operasional. Salah satu faktornya karena jarak rumah dengan sekolah yang terlalu jauh.
“Gurunya itu istilahnya bukan mundur. Dia belum masuk, karena belum operasional (sekolahnya),” ujar Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, Kamis (7/8/2025).
Novi tidak merinci jumlah guru yang membatalkan untuk kerja atau mengajar di SR. Tapi yang jelas lebih dari satu orang. “Mungkin di antara mereka guru yang mundur adalah domisili yang menjadi pertimbangan. Itu beberapa saja,” kata mantan PJs Wali Kota Surabaya ini.
Untuk mengisi kekosongan guru yang mundur sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ini, Novi menegaskan, bahwa Dinsos Jatim telah berkoordinasi dengan kepala sekolah SR terkait serta Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tugas kita menerima laporan dari kepala sekolah, kemudian menjembatani untuk komunikasi dengan Kemensos RI,” tuturnya.
“Nah, untuk guru ini bukan tugas Kemensos sendirian. Tapi juga Kemendikdasmen,” imbuh Novi.
Ia menambahkan, kalau mencari guru buat SR tidak mudah. Dia diharuskan mendidik di kelas, tapi menjadi orang tua juga. Mengingat SR ini menerima murid dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2. Kemudian, sistem sekolahnya asrama atau boarding school, selayaknya anak mondok.
Kendati demikian, Novi menegaskan, bahwa SR yang sudah berjalan tidak ada kendala dan tetap berproses. Ia menyebut saat ini sudah ada sebanyak 15 SR yang operasional. Sebanyak 12 SR masuk tahap 1A. Kemudian tiga ikut tahap 1B yang operasional awal Agustus. Rencananya, ada empat lagi yang operasional pada 15 Agustus nanti.
Rinciannya, pada 1 Agustus sudah operasional SR di Ponorogo dan Kota Pasuruan. Kemudian, pada 4 Agustus di Gresik. Nanti, pada 15 Agustus akan beroperasi di Tuban, Bojonegoro, Pamekasan dan Jember.
“Jadi, total Jatim ada 19 SR,” pungkasnya. [tok/beq]
