Surabaya (beritajatim.com) – Daya beli masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur, menunjukkan tren penurunan meski angka pengangguran terbuka (TPT) secara nasional pada 2024 turun menjadi 4,19 persen dari 4,88 persen di tahun sebelumnya.
Namun, pelemahan ini tidak bisa dilepaskan dari dampak ketidakpastian ekonomi dan potensi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih membayangi.
Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (Ubaya), Hayuning Purnama Dewi, M.Med.Kom., M.M., CPM (Asia), CMA, menjelaskan bahwa masyarakat kini lebih memilih menahan pengeluarannya.
“Ada kecenderungan konsumen menunda pembelian karena mereka makin selektif dalam membelanjakan uangnya, terutama untuk kebutuhan rumah tangga,” ungkapnya, Minggu (27/7/2025).
Hayuning mencatat bahwa pertumbuhan rata-rata upah buruh di Jawa Timur belum mampu mengejar rata-rata nasional. “Kenaikannya hanya 2,23 persen, sedangkan secara nasional mencapai 2,81 persen,” ujarnya.
Per Agustus 2024, rata-rata upah buruh nasional naik dari Rp3,18 juta menjadi Rp3,27 juta. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan hidup dan tekanan harga yang terus meningkat.
Fenomena ini memperkuat siklus stagnasi ekonomi, di mana daya beli yang rendah memperlambat permintaan, kemudian memengaruhi produksi, investasi, dan pada akhirnya penciptaan lapangan kerja.
Ketidakpastian akan pendapatan, inflasi, dan rasa tidak aman dalam pekerjaan disebut menjadi penyebab utama menurunnya konsumsi domestik.
Hayuning juga menyoroti bahwa lebih dari separuh angkatan kerja di Indonesia masih berada di sektor informal. “Pekerja informal menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penghasilan yang tidak tetap, tidak adanya jaminan sosial, hingga terbatasnya akses terhadap pelatihan atau pengembangan keterampilan,” jelasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk dan ketimpangan distribusi ekonomi di Jawa Timur juga memberikan tekanan tersendiri. Ketimpangan ini menciptakan kompetisi pasar yang tinggi, berdampak pada harga barang dan jasa yang tidak selalu terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.
Meskipun TPT menurun, jumlah pengangguran secara absolut masih menyentuh angka 7,28 juta orang. Ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum benar-benar tuntas.
“Penurunan persentase bukan berarti masalah selesai. Ada mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang belum terselesaikan,” imbuh Hayuning.
Menurut Hayuning, solusi jangka pendek tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan kepercayaan konsumen. Tanpa intervensi strategis, pelemahan daya beli dan stagnasi sektor ketenagakerjaan bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional dalam jangka panjang. [ipl/suf]
