Surabaya (beritajatim.com) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong percepatan sosialisasi program Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat desa. Langkah ini dilakukan karena pelaksanaan program dinilai belum maksimal akibat lemahnya pemahaman dan koordinasi antara pelaksana di lapangan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono, menilai minimnya sinergi antara kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus koperasi menjadi penyebab utama program tidak berjalan optimal.
“Kami melihat masih ada persoalan terkait KMP ini. Belum ada sinkronisasi dan pemahaman yang sepadan antara kepala desa, direktur BUMDes, dan ketua koperasi. Setelah mendapat legalitas, mereka belum tahu langkah selanjutnya,” kata Guntur, Minggu (20/7/2025).
Guntur yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim mengungkapkan, meskipun KMP mengusung semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, implementasinya masih menemui hambatan. Ia mengatakan, banyak kepala desa tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka, apalagi dengan keterlibatan dana desa dalam tahap awal program.
“Di sisi lain, pengurus BUMDes merasa tersinggung karena perhatian pemerintah lebih condong ke KMP yang baru lahir. Padahal, BUMDes sudah lama hadir sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan di lapangan,” tambahnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan KMP, Guntur menyebut DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menginstruksikan kader-kader terlatih untuk turun ke desa. Kader ini sebelumnya telah mengikuti pelatihan khusus dari Badiklat PDI Perjuangan.
“Pimpinan partai kami telah memerintahkan agar seluruh kader yang telah dilatih ikut mengawal jalannya program ini. Di setiap koperasi akan ada kader kami yang siap mengambil peran sebagai pendamping dan penggerak informasi. Ini bentuk tanggung jawab ideologis dan struktural partai,” tegas Guntur.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, program ini harus dijalankan dengan keseriusan agar tidak kehilangan tujuan mulianya.
“Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat. Jangan sampai tujuan mulia ini gagal hanya karena kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur meminta pemerintah pusat turut menyiapkan regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih untuk memperlancar pelaksanaan program koperasi. Ia menekankan perlunya peta jalan nasional yang menyeluruh dan terkoordinasi dari pusat hingga ke desa.
“Jangan sampai program ini malah jadi masalah baru bagi desa gara-gara sosialisasinya kurang baik,” pungkas politisi Dapil Tulungagung–Blitar ini.[asg/aje]
