Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp100 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), mulai menjadi perhatian serius DPRD Ponorogo. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur strategis pada tahun anggaran berjalan 2025.
Namun, rencana ambisius ini tak langsung mulus di mata legislatif. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan pihaknya masih harus mempelajari secara mendalam dampak dan arah penggunaan dana pinjaman tersebut. Terlebih, Kabupaten Ponorogo masih memiliki tanggungan angsuran dari pinjaman sebelumnya.
“Rencana pinjaman untuk infrastruktur yang disampaikan eksekutif, ini perlu dipelajari. Nantinya akan dibicarakan di pansus, mau ke mana arah pembangunannya,” kata Kang Wie sapaan karib Dwi Agus Prayitno, Selasa (2/7/2026).
Politisi PKB itu mengungkapkan bahwa DPRD tak ingin gegabah menyetujui usulan pinjaman tanpa hitungan matang. Pansus nantinya akan mencermati aspek teknis, legalitas, hingga masa angsuran. Selain itu, yang terpenting lagi, bagaimana pinjaman itu nantinya tidak membebani fiskal yang ada.
“Pinjaman sebelumnya saja masih diangsur. Maka penting bagi kami untuk menghitung, apakah sisa angsurannya masih aman hingga periode bupati berakhir. Semua harus jelas, terukur, dan nantinya tidak membebani fiskal yang ada,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa usulan pinjaman tersebut muncul sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dasar. Menurutnya, dana pinjaman tersebut akan diarahkan untuk proyek irigasi, perbaikan jalan rusak, pembangunan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah.
“Kebutuhan infrastruktur ini sudah sangat mendesak. Jalan rusak sudah banyak dikeluhkan warga. Mereka sudah teriak-teriak. Maka harus ada solusi konkret,” terang Kang Giri.
Meski memahami urgensi pembangunan, DPRD tetap mengingatkan agar setiap langkah yang diambil pemerintah daerah tak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Menurut Kang Wie, pansus akan mengurai seluruh komponen pinjaman, dari teknis pelaksanaan hingga dampak fiskalnya, agar tidak menimbulkan “luka” anggaran di masa depan.
“Di pansus harus dipertajam dan dipetakan buat apa saja, supaya benar-benar jelas,” pungkasnya. [end/aje]
