Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Airlangga (Unair) bersama UNICEF dan Pemprov Jatim mendorong optimalisasi Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) sebagai upaya pemenuhan hak anak dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Hal itu disampaikan dalam acara Diseminasi Publik ISFF Jawa Timur 2025–2029 yang digelar di ASEEC Tower, Kampus B Unair Surabaya, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan Unair melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG).
Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan kementerian, lembaga internasional, akademisi, serta mitra pembangunan. Fokus utama membahas alternatif pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan inklusif, khususnya bagi anak-anak.
Ketua AILG Unair, Eko Supeno mengapresiasi inisiatif kolaboratif ini. Menurutnya, ISFF sangat relevan untuk memperkuat pembangunan daerah yang berpihak pada anak. “Unair siap berkontribusi secara aktif melalui riset dan advokasi kebijakan,” tegas Eko.
Senada dengan itu, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Wiwien Apriliani menyebut ISFF sebagai panduan penting dalam perencanaan pembangunan subnasional.
“Dokumen ISFF ini sudah diperkenalkan di PBB sejak 2015, dan kini menjadi kerangka penting yang dapat memandu pencapaian SDGs di daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang menerapkan kerangka pembiayaan nasional INFF (Integrated National Financing Framework) ke tingkat daerah.
Sementara itu, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino mengungkapkan bahwa 1 dari 4 anak di Jawa Timur hidup dalam kemiskinan, sementara 14,7 persen mengalami stunting. Menurutnya, tantangan ini membutuhkan strategi pembiayaan yang lebih inovatif dan inklusif.
“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat,” jelas Yoshimi.
UNICEF mencatat bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp1.700 triliun untuk mencapai SDGs di Jawa Timur hingga tahun 2030. Dari dokumen ISFF, telah teridentifikasi potensi mobilisasi dana sebesar Rp200 triliun dari 17 opsi pendanaan publik dan swasta.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh implementasi ISFF bersama UNICEF.
“ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif. Tentunya dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur,” ujarnya.
Acara diseminasi ini diharapkan menjadi titik awal dari aksi kolektif lintas sektor dalam investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak di Jawa Timur. [ipl/suf]
