Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan Sekolah Rakyat (SR) yang akan didirikan pemerintah, terutama susahnya mencari siswa dari kalangan masyarakat miskin untuk dibawa ke asrama untuk menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, karena adanya penolakan dari kalangan keluarga miskin.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan Presiden Prabowo Subianto diperuntukkan anak-anak dari kalangan keluarga miskin. “Semangatnya untuk memutus tali kemiskinan. Sasarannya adalah anak didik dari keluarga miskin ekstrem dan tidak mampu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono, Jumat (30/5/2025).
Biaya pendidikan dan hidup selama masa pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekola menengah atas ditanggung Kementerian Sosial. “Kalau tidak begitu, dari keluarga miskin susah mentasnya. Jangankan mentas, melanjutkan sekolah saja sulit,” kata Hadi.
Pemerintah Kabupaten Jember sudah sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendirikan Sekolah Rakyat. “Kami juga sudah diundang desk dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal),” kata Hadi.
Rencananya tim survei dari Kementerian Sosial akan turun melihat kesiapan Kabupaten Jember di dua titik lokasi. Pemkab Jember mengusulkan Sekolah Rakyat dibuka di lokasi tertentu dulu sebelum gedung baru Sekolah Rakyat di atas tanah seluas sembilan hektare di kawasan Jember Sport Garden selesai dibangun.
Sementara itu, Cahyo Budi Laksana Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas-Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember-Lumajang, mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut soal Sekolah Rakyat.
“Tahun ini kita tidak kebagian. Insyaallah luar Jawa setahun ini. Lumajang masih tahun depan. Sementara untuk Jember, kami belum mendapat undangan apa-apa (untuk membahas persiapan),” kata Cahyo.
Kementerian Sosial baru sebatas melakukan survei. “Kami titip, agar mencari tempat (lokasi) yang belum ada sekolahnya. Kebijakan daerah yang terkait aset dan macam-macam mungkin menjadi pertimbangan,” kata Cahyo.
Sekolah Rakyat pernah menjadi pembahasan Komisi D DPRD Jember, 26 Mei 2025. Ketua Komisi Sunarsi Khoris khawatir berdirinya Sekolah Rakyat akan meminggirkan sekolah swasta dan pesantren yang juga menyasar siswa dari kalangan menengah ke bawah. “Sekolah Rakyat gratis semuanya. Orang tua sekarang butuh gratis,” katanya.
Sementara itu, Mufid, anggota Komisi D dari Partai Kebangkitan Bangsa, lebih mengkhawatirkan cara Sekolah Rakyat menarik siswa dari kalangan keluarga miskin.
“Kelihatannya mudah membawa anak berusia enam atau tujuh tahun dari keluarga miskin ekstrem untuk diasramakan selama sekian tahun menyelesaikan masa pendidikan di Sekolah Rakyat. Tapi apa benar semudah itu. Jangan-jangan nanti saat dibuka, siswa kelas satu SD tidak ada,” katanya.
Mufid khawatir Sekolah Rakyat kesulitan merekrut siswa di bawah kelas enam. “Kalau merkrut yang SMP dan SMA lebih mudah,” katanya.
Persoalan lainnya adalah pemanfaatan waktu di luar jam belajar sekolah. “Ini bukan pesantren. Sepulang anak sekolah hingga subuh menjelang persiapan masuk sekolah lagi, apa aktivitas mereka? Para guru yang bekerja di situ adalah orang yang bekerja selama delapan jam. Jika harus tinggal, jangan-jangan gurunya tidak krasan (betah),” kata Mufid.
Mufid menyarankan Menteri Sosial sendiri yang mencoba mendatangi keluarga miskin untuk meminta anak mereka menjadi siswa Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama sejak sekolah dasar hingga lulus sekolah menengah atas. “Uji coba dulu. Khawatir kalau sudah dibangun, nanti murid SD-nya tidak ada,” katanya.
Hadi Mulyono mengatakan, penyampaian Mufid perlu menjadi bahan refleksi bersama. “Kalau siswa kelas empat dan kelas lima masih memungkinkan. Kalau kelas satu susah. Tapi ini belum kita jajaki ke bawah/ Tidak menutup kemungkinan masyarakat di bawah ada yang berharap seperti itu (mau memasukkan anak ke asrama Sekolah Rakyatr),” katanya.
Selama ini ada tradisi di kalangan keluarga miskin untuk menitipkan anak mereka kepada tetangga atau saudara. “Saya yakin kalau mereka lebih percaya anak mereka dititipkan ke sekolah daripada dititipkan kepada tetangga ataupun saudara mereka,” kata Hadi.
Namun Hadi membenarkan, bahwa segala hal harus dipikirkan matang. “Kami sampaikan juga ke Kementerian Sosial pasti akan sulit merekrut anak kelas 1. Tapi program ini tetap kita sosialisasikan, karena Kita tidak bisa mengambil sikap tanpa melihat dulu kondisi di lapangan,” katanya.
Tim dari Kementerian Sosial sudah melakukan sosialisasi. “Kalau kita menyimpulkan dahulu tanpa penjajakan ke bawah rasanya kurang pas,” kata Hadi.
Hadi sudah mendorong kepada semua jajaran Dinas Pendidikan untuk membuka media sosial untuk memantau perkembangan kebijakan pusat. “Setiap hari Bapak Menteri juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya Sekolah Rakyat,” katanya.
Nantinya perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak akan sama dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) konvensional. “Setiap saat siswa bisa masuk. Bahkan keluar juga bisa. Karena memang ini untuk memberikan hak yang bagus. Semangatnya adalah mengentas kemiskinan tadi. Konteksnya ke sana. Bahkan kurikulumnya dipersiapkan khusus,” kata Hadi.
“Tidak mungkinlah pemerintah atasan membuat kebijakan, tanpa memikirkan semuanya. Saya selalu berpikiran positif dan berusaha positif melihat sesuatu. Kalau tidak, tidak ada lagi momen membawa sesuatu lebih baik. Mudah-mudahan ini berhasil,” kata Hadi. [wir]
