Pacitan (beritajatim.com) — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para pemerhati isu sosial.
Salah satunya adalah Sulistyorini, menilai bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga membekali siswa dengan pendidikan karakter, kepemimpinan, serta keterampilan vokasi yang dibutuhkan untuk masa depan.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah “Sekolah Rakyat” berpotensi menimbulkan stigma sosial. Ia menyarankan agar istilah tersebut diganti dengan nama yang lebih inklusif, seperti “Sekolah Unggulan,” agar tidak terkesan diskriminatif.
Program nasional yang digagas pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai langkah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Sulistyorini mengapresiasi langkah pemerintah membangun Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini menjadi harapan baru bagi anak-anak kurang mampu, terutama di daerah seperti Pacitan yang angka kemiskinannya masih tergolong tinggi.
“Program ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, khususnya di wilayah dengan akses terbatas,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, ia juga mengingatkan agar perhatian tidak hanya difokuskan pada pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga pada sekolah-sekolah konvensional yang masih mengalami kerusakan bangunan dan minimnya kesejahteraan guru honorer.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan per Maret 2024, angka kemiskinan di wilayah ini mencapai 13,08 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Pacitan juga masih rendah, yakni Rp35,09 juta, kurang dari separuh rata-rata Jawa Timur. Kondisi ini turut berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah.
Data Kemendikbudristek 2024 mencatat terdapat 4,6 juta anak di Indonesia yang putus sekolah, termasuk di wilayah seperti Pacitan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi, dengan menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, hingga asrama. Di Pacitan, lahan di Kelurahan Sidoharjo telah disurvei dan dinyatakan memenuhi standar pusat. Lahan seluas minimal lima hektare tersebut akan dilengkapi fasilitas asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, serta sarana olahraga. (tri/ted)
