Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) .
Menurut politisi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Inpres tersebut berpotensi menghancurkan harapan petani Indonesia yang terlanjur bermimpi jadi sejahtera. Dia beralasan, beleid ini menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras dalam negeri sebesar 3 juta ton sepanjang tahun 2025. Sementara itu, produksi beras sebagaimana estimasi BPS menembus 30 juta ton.
“Artinya, yang akan terserap 10 persen saja. Ini potensi memicu gejolak di petani, jika mekanismenya tak rigid dan transparan,” tegas Alex, Rabu (30/4/2025).
Dia mengaku juga telah mengingatkan perihal kuota pembelian tersebut pasca diterbitkannya Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 medio Januari 2025 yang mengatur tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani sebesar Rp6.500 per Kg.
“Petani telah berharap banyak karena gabahnya dibeli pemerintah dengan harga layak. Tapi, kini ada limitnya juga. Padahal, kami di Komisi IV telah mengingatkan ini sejak sebelum masa puncak panen di Kuartal I (Maret, April dan Mei) tahun 2025 ini,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Walaupun kini kuota pembelian telah dibatasi pada angka 3 juta ton, dia tetap mendesak pemerintah untuk segera merumuskan teknis penyerapan GKP.
“Segera tentukan kuota per provinsi. Lalu, tentukan kriteria petani yang berhak mendapatkan harga tebus sebesar Rp6.500 per Kg,” kata Alex.
Ketua PDI Perjuangan Sumatra Barat itu menyebut pengaturan teknis tersebut karena produksi nasional GKP kuartal I tahun 2025 sesuai estimasi BPS pada puncak panen raya ada di bulan Maret 2025 mencapai angka 5,57 juta ton. Bulan selanjutnya, kata dia, diestimasikan BPS produksi menurun, yaitu 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton di Mei.
“Masih ada masa panen kuartal II dan III yang mekanisme pembeliannya harus ditentukan sejak sekarang. Jika terlambat seperti masa panen kuartal I ini, tentunya akan makin memperdalam krisis kepercayaan pada pemerintah,” kata Alex.
“Karena sisa produksi yang tak terserap masih sangat banyak, tentunya para tengkulak yang selama ini tiarap karena tak sanggup membeli Rp6.500 per Kg sebagaimana ditugaskan pemerintah pada Bulog, jadi menggeliat lagi. Harga gabah petani kembali jadi tak menentu,” tegas Alex. [hen/but]
