Surabaya (beritajatim.com) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama pemerintah daerah mendorong integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Langkah ini untuk mempercepat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kampus STIESIA Surabaya, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menegaskan pentingnya pembangunan kependudukan lintas sektor.
Menurutnya, GDPK mencakup jumlah, kualitas, persebaran, hingga pengelolaan data penduduk, sehingga membutuhkan kolaborasi dari seluruh kementerian/lembaga dan dinas daerah.
“Kalau kita bicara SDM, tidak bisa dilepaskan dari urusan kependudukan, yang unit terkecilnya adalah keluarga. Ini menjadi amanah untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan SDM,” ujar Bonivasius, Senin (28/4/2025).
Bonivasius juga menyoroti peluang dan tantangan bonus demografi. Saat ini, penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Indonesia mencapai hampir 70 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan otomatis menghasilkan keuntungan tanpa dukungan pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja. “Sektor informal masih dominan, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja belum optimal. Ini perlu mendapat perhatian serius,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, dalam sesi pemaparan menegaskan bahwa GDPK harus dijadikan panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Pemerintah daerah didorong untuk mengawal target pembangunan SDM setiap tahun di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga. “Pemerintah daerah harus mengawal target-target pembangunan SDM setiap tahun,” kata Maria.
Daerah Berprestasi dalam Integrasi GDPK di Jawa Timur
Sejumlah daerah di Jawa Timur mendapat apresiasi atas capaian integrasi GDPK. Pada kategori kota, yakni Kota Batu (IPBK 78,7), Kota Mojokerto (IPBK 74,4), dan Kota Probolinggo (IPBK 74,3). Sedangkan kategori kabupaten, yakni Kabupaten Lamongan dengan IPBK 73,5.
Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun berhasil mencapai 100% pembentukan Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sementara Surabaya mencatat angka 98,04%.
Dari sisi pendidikan kependudukan, Surabaya menjadi daerah dengan pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak di tahun 2025, yakni sebanyak 274 SSK, disusul Bondowoso (279 SSK) dan Kabupaten Malang (166 SSK).
Sebagai komitmen menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan kependudukan harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten melampaui pergantian pemerintahan. Sebab, pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru akan terlihat dalam 20 tahun ke depan. [ipl/but]
