Surabaya (beritajatim.com) – Kematian sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja yang terlibat dalam aktivitas judi online dan penipuan daring menghebohkan media sosial. Pemerintah mengakui kesulitan melindungi PMI di Kamboja karena status mereka yang ilegal.
Tragedi ini menyoroti permasalahan struktural yang lebih besar, yaitu minimnya lapangan kerja di dalam negeri dan lemahnya pengawasan terhadap penyalur tenaga kerja.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Agus Budiman, menyatakan bahwa minimnya lapangan kerja menjadi pendorong utama PMI untuk mencari nafkah di luar negeri, meskipun berisiko tinggi.
“Kurangnya informasi dan pemahaman tentang risiko pekerjaan di luar negeri juga memperburuk situasi,” ujar Budi pada Sabtu (19/4/2025).
Ia menekankan bahwa fenomena ini bukan sekadar masalah kriminalitas individu, melainkan cermin kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak. Banyak warga Indonesia terpaksa merantau karena tekanan ekonomi.
Laporan dari LSM Migrant Watch Asia mengungkapkan bahwa banyak PMI direkrut oleh agen tidak resmi dengan iming-iming pekerjaan di sektor jasa atau teknologi. Namun, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas ilegal, termasuk judi online, penipuan daring, dan bahkan perdagangan manusia. Korban mengalami penyiksaan, penyekapan, dan tidak menerima gaji sesuai janji.
Budiman mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan PMI dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. “Negara tidak cukup hanya memulangkan mereka,” tegasnya.
Lonjakan keberangkatan non-prosedural ke Kamboja dalam dua tahun terakhir, di tengah angka pengangguran dalam negeri yang stagnan, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja.
“Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di tanah air,” imbuh Budiman.
Ia menyerukan agar pemerintah berinvestasi pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembukaan sektor industri berbasis kerakyatan. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang layak menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran berisiko tinggi.
“Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” pungkasnya. [ipl/beq]
