Jember (beritajatim.com) – Ada kejanggalan dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2030.
Kejanggalan ini terungkap dalam rapat Panitia Khusus RPJMD bersama jajaran pejabat pemerintah daerah, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin (14/4/2025). “Saya heran pada target PAD kita ini,” kata Widarto, Wakil Ketua DPRD Jember.
Menurut Widarto, proyeksi PAD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember 2025 yang sudah disetujui bersama pada November 2024 adalah Rp 1,079 triliun. “Tapi kenapa proyeksi PAD kita pada 2026 masih Rp 920,615 miliar,” katanya keras.
“Bagaimana ini? Sumbernya dari mana ini? Saya bingung juga,” tambah Widarto.
Ranwal RPJMD Jember memang menunjukkan target PAD baru menembus Rp 1,058 triliun pada 2028. Sebelumnya pada 2025, target PAD yang sebelumnya disetujui Rp 1,079 triliun malah dikurangi menjadi Rp 859,422 miliar.
Target bertambah menjadi Rp 986,689 miliar pada 2027. Sementara pada 2029, PAD Jember ditargetkan mencapai Rp 1,135 triliun dan pada 2030 ditargetkan mencapai Rp 1,218 triliun.
“Ini kan kita mundur. Di APBD 2025 kita sudah menyepakati PAD kita Rp 1 triliun lebih. Tapi kita memproyeksikan PAD pada 2026 dan seterusnya masih di bawah Rp 1 triliun,” kata Widarto.
Pemkab Jember tidak bisa bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat saja. “Kita berangan-angan untuk membuat program yang luar biasa. Apa kemudian kita mau tergantung terus dengan pusat,” kata Widarto.
Namun target yang ditetapkan dalam Ranwa; RPJMD ini mau tidak mau membuat Widarto mempertanyakan langkah-langkah Pemkab Jember untuk menggenjot PAD.
Widarto yakin Bupati Fawait saat ini juga ingin sektor PAD digenjot menuju kemandirian fiskal. “Jangan bicara hanya ‘kita akan ekstensifikasi. kita akan intensifikasi’. Langkah konkretnya apa? Di sektor mana yang teman-teman Bapenda mau genjot, bupati mau genjot?”
“Kita harus punya gambaran itu. Jangan-jangan yang mau digenjot PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sudah dimitigasi tidak? Sudah sinkron tidak ini dengan rencana kita?” kata ;politisi PDI Perjuangan ini.
“Sekali lagi, kita bisa ngomong ndakik-ndakik (melambung tinggi, red) soal program ke depan kalau sumber duitnya ada dulu. Kalau duitnya enggak ada, mau didanai bagaimana?” katanya.
Widarto mengingatkan ketidakmampuan Pemkab Jember mencapai target PAD untuk membiayai pembangunan justru mengorbankan kepentingan publik. “Kita tidak mampu ini, tidak mampu itu, lalu kita berhentikan ABCD,” katanya.
“Jangan lupa tahun depan kebutuhan kita lebih besar. Anggaran UHC (Universal Health Coverage) tahun ini yang dimulai per April saja total Rp 300 miliar lebih. Bayangkan tahun depan UHC dimulai Januari, maka anggaran untuk kepentingan UHC saja sudah pasti jauh lebih besar. Sedangkan pendapatan kita masih sangat rendah,” kata Widarto.
Bapenda akan Revisi Target PAD Jember
Merespons hal tersebut, Kepala Sub Bidang Perencanaan Bapenda Prima Kusuma Dewi berjanji akan merevisi proyeksi PAD 2025 dan 2026. “Karena pada 2025 ini kita ada tambahan pajak opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),” katanya.
Informasi yang diperoleh Prima, Jember akan mendapatkan dana Rp 139 miliar dari opsen tersebut. “Maka itu kita perlu proyeksikan kembali PAD-nya,” katanya.
Menurut Prima, Bapenda sudah melakukan sejumlah langkah untuk menggenjiot PAD. “Cuma karena pada 2025 ini kita kena efisiensi, jadinya ada beberapa kegiatan yang kita kurangi,” katanya.
Mengejar target PAD, Bapenda mengembangkan sistem informasi dengan membuat aplikasi yang memudahkan wajib pajak menunaikan kewajiban.
Bapenda meningkatkan efisiensi proses pengumpulan pendapatan dengan mengoptimalkan teknologi digital. “Kami juga mengidentifikasi pengembangan sumber pendapatan baru untuk peningkatan PAD,” kata Prima.
Banyaknya restoran dan kedai makan baru di Jember menjadi sasaran peningkatan PAD. Bapenda saat ini masih mendata tempat-tempat usaha baru tersebut, selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum.
Penjelasan Bapenda Jember Tak Memuaskan
Namun penjelasan Prima ini tidak memuaskan Widarto. “Namun saya tidak tega mau tanya terlalu dalam, karena yang hadir bukan Pelaksana Tugas Kepala Bapenda (Ahmad Imam Fauzi),” katanya.
Widarto hanya minta agar Bapenda Jember mengakui kejanggalan target PAD tersebut. “Kalau ini memang salah input data, diperbaiki. Kalau memang belum memasukkan opsen pajak, ya nanti berarti harus dimasukkan. Karena lucu, proyeksi PAD kita di tahun-tahun berikutnya di bawah yang kita sepakati dalam APBD 2025,” katanya.
Prima akhirnya meminta waktu untuk menghitung kembali proyeksi PAD dalam Ranwal RPJMD 2025-2029. “Nanti di kita revisi,” katanya.
Jawaban Prima ini disambar Nurhasan, anggota Pansus RPJMD dari Partai Keadilan Sejahtera. “Bukan begitu. Target pendapatan pajak tahun 2025 itu Rp 1 triliun lebih. Pertanyaannya sebenarnya kenapa target pajak 2026 itu dipatok di bawah tahun 2025. Tidak usah ndakik-ndakik. Itu saja yang Anda jawab. Masa saya yang mau jawab?” katanya. [wir]
