Jakarta (beritajatim.com) – PDI Perjuangan belum juga menunjuk Plt Sekjen untuk menggantikan Hasto Kristiyanto yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto ditahan karena terjerat dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku dan merintangi penyidikan.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, penunjukkan Plt Sekjen merupakan hak atau kewenangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.
“Karena memang sebelumya itu dipilih dalam Kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketum,” ujar Puan menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Puan menjelaskan, pergantian struktur DPP PDIP biasanya dilakukan di Kongres. Namun bila ada extra-ordinary case, hal tersebut akan menjadi pertimbangan dari internal PDIP.
“Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak perlu, akan atau tidak akan dan lain sebainya,” jelas Ketua DPP PDIP Bidang Politik itu.
Ditanya soal pelaksanaan Kongres PDIP, Puan mengaku, belum bisa memastikan jadwalnya. Ia menyebut internal PDIP akan membahas jadwal Kongres usai Idul Fitri.
“Sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa, memang waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April namun sekarang kan masih dalam masa bulan puasa,” ungkap Puan.
“Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa, kita menuju Lebaran kemudian setelah itu baru kami DPP partai, tentu saja dengan ketua umum, akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” kata Puan.(hen/ted)
