Jombang (beritajatim.com) – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, daya saing UMKM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, terutama China.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, menyoroti pentingnya perhatian khusus bagi UMKM dan ekonomi kreatif dari pemerintah. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, UMKM Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan produk-produk China yang kini membanjiri pasar lokal maupun global.
“UMKM dan sektor usaha ekonomi kreatif harus mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Baik dalam bentuk akses permodalan, pengembangan kapasitas, maupun bentuk kebijakan,” ujarnya dalam sarasehan Banggar MPR RI bertajuk Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025).
Potensi Besar yang Belum Dimaksimalkan
Mbak Estu, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam jumlah penduduk dan UMKM yang sebanding dengan China. Sayangnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara membuat UMKM Indonesia sulit berkembang.
“Maka, kami akan pastikan UMKM mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain seperti China,” tegasnya.
Ia menyoroti bagaimana China mampu mendominasi pasar dengan produk murah dan kompetitif, bukan karena adanya perusahaan raksasa semata, tetapi karena dukungan pemerintah terhadap UMKM dan industri rumahan.
“Kenapa produk-produk China bisa lebih murah dan berani bersaing? Ini lantaran semua barang dikerjakan oleh pelaku UMKM atau home industry, bukan perusahaan besar,” jelasnya.
Di China, UMKM mendapatkan kemudahan akses permodalan, perlindungan hukum, serta kebijakan yang mendorong inovasi dan produksi massal. Berbeda dengan di Indonesia, di mana banyak UMKM justru terhambat oleh regulasi yang tidak berpihak kepada mereka.
Kebijakan yang Menghambat UMKM
Mbak Estu mencontohkan kasus para mekanik UMKM di Sidoarjo yang dulu memproduksi onderdil dan mesin penggilingan secara mandiri. Bukannya didukung, mereka justru ditutup karena dianggap melanggar aturan.
“Dulu saya ingat, ada mekanik-mekanik UMKM yang buat mesin penggilingan dan onderdil sepeda motor di Sidoarjo. Bukan malah diberi ruang atau disuport, tapi malah dimatikan. Karena mereka dianggap melanggar undang-undang atau peraturan yang ada,” keluhnya.
Padahal, di China, praktik serupa justru dilindungi dan difasilitasi oleh pemerintah. Ketika ada investor masuk, mereka diwajibkan berbagi teknologi dengan pelaku UMKM lokal, sehingga industri kecil bisa berkembang tanpa harus bertarung sendirian.
“Seperti halnya di China, semua boleh meniru. Jadi ketika ada investor masuk, itu ada perjanjiannya. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu untuk melindungi para pelaku UMKM?” tambahnya.
Dengan kebijakan yang tepat, UMKM Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu menyaingi produk China dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih kuat. Tinggal bagaimana kemauan pemerintah untuk benar-benar berpihak kepada mereka. [suf]
